Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina meminta transparansi penggunaan anggaran pembangunan Embarkasi Haji di Asrama Haji Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, fasilitas yang tengah dibangun cukup beragam, tetapi perlu kejelasan dalam pelaporan sumber dana agar tidak terjadi tumpang tindih.

“Kalau kita melihat dari fasilitas kesehatan, klinik yang sudah berdiri merupakan lanjutan dari anggaran tahun ini. Selain itu juga sedang dikerjakan pembangunan dapur. Namun masih ada tahapan yang belum selesai, seperti mock up manasik haji dan replika kubah seperti di Saudi Arabia,” jelas Selly kepada Parlementaria usai meninjau Embarkasi Haji Indramayu, Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menekankan, masih ada sejumlah harapan dari Kementerian Agama terkait pembangunan sarana lain, mulai dari mock up pesawat hingga fasilitas masjid. Namun ia mengingatkan, pembangunan ini melibatkan berbagai sumber anggaran, tidak hanya dari APBN.

“Jangan sampai ada tumpang tindih penggunaan anggaran. Sebab yang masuk ke Embarkasi Haji ini bukan hanya APBN, tetapi juga APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota. Misalnya hibah tanah 12 hektare dari Pemkab Indramayu, hibah jalan dan penyediaan air baku dari PDAM, hingga pembangunan masjid yang didanai APBD Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Selly menegaskan perlunya audit menyeluruh agar laporan keuangan menjadi transparan dan akuntabel. “Kami sampaikan harus ada audit secara menyeluruh agar pelaporannya jelas. Jangan sampai semua anggaran dianggap berasal dari APBN, padahal sebenarnya ada sumber-sumber lain,” tegasnya.

Komisi VIII DPR RI sendiri terus memantau persiapan pembangunan Embarkasi Haji Indramayu, mengingat lokasi ini akan menjadi salah satu titik penting pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Selly berharap, koordinasi antarlembaga serta pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan baik, sehingga pelayanan kepada calon jemaah haji semakin optimal.