Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya mendukung penuh keputusan Presiden Prabowo Subianto yang tidak memotong anggaran TKD (Transfer ke Daerah) 2026, khususnya ke tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Adapun besaran TKD 2026 jumlahnya setara dengan dengan TKD 2025 setelah efisiensi.
Keputusan tersebut merupakan usulan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang disetujui langsung oleh Presiden Prabowo usai rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Hambalang, Jawa Barat, beberapa waktu lalu.
"Kami mendukung penuh langkah Presiden Prabowo yang tidak memotong TKD untuk Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ini keputusan yang tepat agar penanganan pascabencana bisa dilakukan secara cepat, efektif, dan tidak terhambat persoalan anggaran. Ini menunjukkan keberpihakan negara kepada daerah yang sedang menghadapi situasi darurat akibat bencana," ujar Indrajaya dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dengan alokasi TKD yang utuh alias tidak mengalami pemotongan, maka pemerintah daerah akan memiliki ruang fiskal yang memadai untuk mempercepat penanganan pascabencana. Pasalnya, kecepatan pemulihan pascabencana sangat bergantung pada ketersediaan anggaran di daerah, mulai dari rehabilitasi infrastruktur, pemulihan ekonomi masyarakat hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.
Meski demikian, Politisi dari Fraksi PKB ini juga berharap agar Pemerintah Daerah dan seluruh pihak terkait memastikan pengelolaan dana dilakukan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, ia menilai pentingnya pengawasan dalam penggunaan anggaran.
"Saya meminta agar penggunaan anggaran dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan pengawasan yang ketat sehingga tidak terjadi penyelewengan di tingkat bawah. Dana ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat korban bencana," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga berharap adanya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan aparat pengawasan dapat terus diperkuat. Agar setiap rupiah anggaran yang digelontorkan untuk penanganan bencana tepat sasaran dan mampu mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di daerah terdampak.
