Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menegaskan perlunya diterapkan perlakuan yang adil sekaligus kebijakan yang berkelanjutan terhadap PMN antar transportasi dan daerah. Sebab itu, ia mengingatkan harus ada solusi yang fundamental untuk menyelesaikan isu ini.

Hal ini menjadi sorotannya lantaran tol laut wilayah timur beserta transportasi publik darat yang berada di wilayah Pelaksanaan Daerah Rawan Pangan itu mengalami diskontinu secara tiba-tiba. "(PMN) yang di laut (PELNI), yang di darat (DAMRI)  juga harus diperlakukan sama. Karena mungkin kalau di jawa selesai pak, kalau wilayah Kalimantan, Sulawesi, kemudian Maluku ini mereka transportasi darat juga penting dan kita belum berpihak pada mereka, negara harus hadir untuk urusan transportasi darat ini,” ungkap Misbakhun saat memimpin agenda Rapat Dengat Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dirjen Kekayaan  Negara beserta BP BUMN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (09/02/2026).

Bersamaan dengan hal tersebut, Misbakhun juga menegaskan perlu ada solusi yang  berfokus pada tujuan yang lebih besar dan menyeluruh. "Saya tidak ingin rapat ini hanya bersifat seremonial, yang hanya membahas hal yang trending topic pada saatnya. Tugas kita saling mengingatkan. Bayangkan jika wilayah timur ini kita berikan keberpihakan yang berkesinambungan dan berjangka panjang, terangkat wilayah sana ini pak,” pungkas Politisi Fraksi Golkar itu.