Komisi V DPR RI berkomitmen mengawal transparansi penyaluran program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Jawa Timur tahun anggaran 2026. Fokus pengawasan diarahkan pada validasi data penerima manfaat agar bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.
Pimpinan Tim Kunker, Ridwan Bae, menegaskan bahwa alokasi bantuan ini harus bebas dari kepentingan politik dan titipan pihak tertentu. "Kita harus pastikan program bedah rumah ini tepat sasaran bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Validasi lapangan harus jujur dan transparan," tuturnya di Surabaya, Jawa Timur, Senin, (23/02/2026).
​Berdasarkan data Balai P3KP Jawa IV, alokasi BSPS Tahap I di Jawa Timur mencapai 4.849 unit. Sebarannya mencakup wilayah dengan tingkat kebutuhan tinggi, seperti Kabupaten Pacitan (550 unit), Jombang (500 unit), Situbondo (300 unit), hingga Banyuwangi (250 unit).
Program yang mengusung semangat "Gotong Royong Membangun Rumah Untuk Rakyat" ini diharapkan tidak hanya memperbaiki fisik bangunan, tetapi juga menggerakkan ekonomi lokal melalui penggunaan tenaga kerja dan material dari lingkungan sekitar.
Komisi V meminta Ditjen Perumahan untuk menjamin kualitas material yang digunakan agar memenuhi standar keselamatan dan kesehatan. "Dana stimulan ini adalah hak rakyat untuk memiliki hunian yang bermartabat. Kami akan pantau agar pelaksanaannya di lapangan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan," pungkas Ridwan.
