DPR meminta pemerintah mengevaluasi keseluruhan kegiatan penerbangan Merpati untuk penggunaan pesawat MA-60 ini secara serius. Bahkan jika diperlukan Merpati bisa menghentikan sementara penggunaan jenis pesawat tersebut sampai dengan pesawat itu mengantongi sertifikat dari FAA atau sudah dapat dipastikan tidak ada masalah dengan standardisasi keselamatan penerbangannya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi V DPR, Yoseph Umarhadi di sela-sela rapat paripurna DPR di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (9/5). Yoseph mengaku kaget saat mengetahui pesawat terbang jenis MA 60 milik Merpati Nusantara Airlines yang jatuh di Teluk Kaimana, Papua Barat, tidak memiliki sertifikasi FAA. Pasalnya, rekomendasi tersebut merupakan salah satu syarat sebuah maskapai untuk mengoperasikan pesawat. Politikus dari FPDIP ini menyatakan, adanya alasan bahwa tidak diperlukan rekomendasi FAA, dan cukup sertifikasi dari otoritas lokal di China dan Indonesia, hanya alasan semata.

“Kita tidak boleh mengorbankan keselamatan. Waktu kita dilarang terbang ke Eropa, Eropa kan juga minta rekomendasi dari FAA. Jadi itu sudah menjadi acuan internasional,” tutur Yoseph.

Yoseph mengatakan, informasi sementara yang diterimanya, penyebab kecelakaan pesawat Merpati MA–60 itu disebabkan gangguan cuaca yang buruk di daerah setempat, sehingga mengganggu jarak pandang penerbangan. Namun, pihaknya tidak akan percaya begitu saja atas informasi tersebut. Menurut Yoseph, ia yakin BMKG telah melakukan tugasnya dengan baik.

"Sekarang mesti diungkap juga jika BMKG telah memberikan informasi atas cuaca buruk, namun realitasnya di lapangan pihak Merpati tetap melakukan penerbangan, ini yang mesti jelas. Karenanya Komisi V dalam waktu dekat ini jelas akan memanggil dan meminta penjelasan pihak Merpati," ujar politisi PDIP ini.

Anggota DPR RI dari Gerindra Ahmad Muzani juga mendesak pimpinan DPR RI untuk menyurati pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pembelian pesawat Merpati dari Cina. "Dari hasil penyelidikan KNKT soal harga, BPK dorong selidiki harga dan pimpinan DPR surati lembaga itu," kata Muzani.

Muzani menilai pembelian pesawat dari Cina, Xian Ma-60 oleh PT Merpati Nusantara Airline itu janggal karena pesawat dan perusahaan tersebut tidak memiliki sertifikat Federal Aviation Administration (FAA). Ia menambahkan, bila dalam temuan KNKT, terdapat kejanggalan, baik secara teknis maupun dari sisi anggaran, maka pemerintah sebaiknya membatalkan sisa pembelian pesawat Merpati dari Cina itu.

"DPR harus dorong KNKT untuk melakukan penyelidikan. Bila ditemukan kejanggalan, terutama pembelian maka 13 pesawat dari 15 yang sudah dipesan dibatalkan saja pembeliannya," kata Muzani.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Golkar Roem Kono menyebutkan, pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang telah melarang pembelian pesawat dari Cina adalah signal bahwa produk dari Cina tidak memiliki kualitas. Adanya pembelian pesawat dari Cina membuktikan bahwa tidak ada koordinasi di pemerintahan.

"Ada sesuatu yang aneh, terjadi perbedaan pendapat. Wakil Presiden (waktu itu Jusuf Kalla sudah melarang, tapi tetap dijalankan dan itu membuktikan tidak koordinasi sama sekali," ujarnya.

Lebih disayangkan lagi, kata Roem, pembelian pesawat buatan Cina tersebut karena Indonesia mampu memproduksi pesawat sendiri dan memiliki sertifikat FAA. "Kenapa percaya barang-barang Cina, kenapa tak kembangkan produk sendiri? Kenapa kita beli barang dari Cina yang murah, tapi tanpa kualitas sama sekali," kata Roem mengingatkan.