Anggota Komisi III DPR RI Mercy Chriesty Barends mendorong pembenahan sistem rekrutmen Polri melalui peningkatan transparansi dan penerapan teknologi berbasis Computer Assisted Test (CAT). Menurutnya, langkah ini dinilai penting untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif, akuntabel, dan bebas dari praktik penyimpangan.
Ia pun mengusulkan sistem rekrutmen Polri perlu mengadopsi praktik yang telah diterapkan dalam seleksi aparatur sipil negara (ASN), di mana seluruh tahapan dilakukan secara terbuka dan hasilnya dapat langsung diketahui oleh peserta. “Kalau ASN sudah menggunakan sistem CAT dan hasilnya langsung terlihat, Polri juga harus bisa menuju ke sana,” ujar Mercy di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).
Lebih lanjut, terangnya, penerapan sistem berbasis teknologi akan memangkas potensi manipulasi sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses seleksi. Apalagi, ia menilai sistem tersebut bisa mampu menjawab berbagai kritik yang selama ini muncul terkait transparansi rekrutmen.
Di sisi lain, Mercy juga mengusulkan agar lembaga pendidikan Polri, seperti Akademi Kepolisian (Akpol) dan Lemdiklat, diberikan peran lebih besar dalam proses rekrutmen. Sebagai institusi pendidikan, ia menilai kedua lembaga tersebut memiliki kapasitas untuk menilai aspek akademik, integritas, serta kesiapan calon peserta secara lebih komprehensif.
“Sebagai lembaga pendidikan, mereka harus punya peran langsung, terutama dalam menilai aspek kognitif dan integritas calon anggota,” jelasnya.
Ia menyoroti belum adanya mekanisme pengaduan yang jelas bagi masyarakat. Padahal, baginya, kanal pengaduan dinilai penting untuk memastikan akuntabilitas dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan.
“Harus ada hotline pengaduan yang terbuka dan bisa diakses masyarakat. Selama ini banyak yang bingung harus mengadu ke mana,” tegasnya.
Dirinya juga menambahkan, pembenahan sistem rekrutmen tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Polri, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tersebut. “Dengan sistem yang transparan, berbasis merit, dan akuntabel, kita bisa memastikan bahwa yang terpilih benar-benar yang terbaik,” pungkasnya.
