Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Maazat menegaskan pentingnya penguatan diplomasi parlemen sebagai respons atas dinamika geopolitik global yang semakin kompleks dan penuh ketidakpastian. Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Diskusi BKSAP DPR RI bertema “Prospek Diplomasi Parlemen di Tengah Konflik Global” yang digelar di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2026).
“Hari ini, dunia berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Kita menyaksikan perubahan yang sangat dinamis di lanskap global ketegangan di berbagai kawasan, rivalitas antar kekuatan besar, serta disrupsi teknologi yang membuka era baru dimana negara-negara tak hanya berkompetisi, tetapi juga bersinergi,” ujar Syahrul dalam sambutannya.
Ia menambahkan, tatanan global yang selama ini dibangun di atas hukum internasional dan multilateralisme kini mulai mengalami pergeseran. Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut peran lebih adaptif dari diplomasi parlemen.
Melalui forum diskusi ini, lanjutnya, BKSAP DPR RI berupaya memetakan lanskap geopolitik sekaligus mengidentifikasi ruang manuver strategis dalam berbagai forum internasional. Selain itu, forum ini juga bertujuan merumuskan rekomendasi agar diplomasi parlemen semakin sinergis dengan kebijakan luar negeri pemerintah serta responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Syahrul menegaskan, secara kelembagaan BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang mengemban fungsi diplomasi parlemen. “Dengan kata lain, BKSAP adalah pintu gerbang diplomasi parlemen Indonesia,” ujarnya.
Ia menjelaskan, diplomasi parlemen memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan jalur diplomasi eksekutif. “Jalur parlemen sering membuka kanal komunikasi yang tidak dapat dijangkau oleh diplomasi eksekutif, melalui hubungan personal antaranggota parlemen, dialog informal, serta jejaring politik lintas negara. Di sinilah diplomasi parlemen menjadi jalur paralel yang strategis dan adaptif,” katanya.
Dalam paparannya, Syahrul juga menyoroti tiga isu strategis global yang memengaruhi forum antarparlemen. Pertama, polarisasi geopolitik dan geoekonomi yang turut merambah ruang sidang parlemen internasional. Kedua, pergeseran dari keamanan konvensional menuju keamanan digital, termasuk isu kecerdasan buatan, disinformasi lintas batas, dan kedaulatan data. Ketiga, meningkatnya peran parlemen dalam tata kelola ekonomi dan perdagangan global.
“Ruang digital telah menjadi bagian integral dari keamanan nasional, parlemen tidak boleh bersikap pasif,” tegasnya.
Di tengah tantangan tersebut, Ia mengungkapkan bahwa BKSAP disebut terus aktif membangun komunikasi konstruktif di berbagai forum internasional,di antaranya seperti (IPU), (AIPA), serta (PUIC). “Kehadiran kita di forum global bukan sekadar representasi formal, melainkan kesempatan emas untuk ikut membentuk norma internasional yang selaras dengan kepentingan nasional Indonesia,” ujarnya.
Selain forum multilateral, Syahrul juga menyoroti pentingnya diplomasi bilateral melalui Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) yang menjangkau 102 parlemen negara sahabat. Namun, ia mengakui aktivitas kunjungan GKSB sempat terhenti akibat moratorium sejak September 2025.
“BKSAP berharap, di tengah polarisasi global dan melemahnya multilateralisme, GKSB segera dibuka kembali guna memperkuat posisi Indonesia melalui jalur bilateral serta memajukan kepentingan nasional,” katanya.
Di akhir sambutannya, Syahrul menegaskan bahwa diplomasi parlemen kini semakin krusial dalam menjaga kepentingan nasional di tengah ketidakpastian global. “Di tengah dinamika global yang sarat ketidakpastian, diplomasi parlemen bukan sekadar relevan, ia justru semakin krusial,” ujarnya.
Ia menekankan, diplomasi parlemen Indonesia perlu dibangun di atas prinsip kejelasan arah dan prioritas, konsistensi pesan diplomatik, penguatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi dengan diplomasi pemerintah. Melalui kegiatan ini, Ia berharap bahwa BKSAP dapat menghasilkan gagasan konkret yang dapat diimplementasikan baik di forum multilateral, regional, maupun bilateral.
