Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mengungkapkan bahwa Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan skema pembiayaan transportasi jemaah yang berpihak pada masyarakat. Sebab, menurutnya, seluruh biaya transportasi dari kabupaten/kota menuju asrama haji ditanggung oleh pemerintah daerah.

“Hal yang membedakan (embarkasi haji) Jawa Timur ini semua jemaah untuk transportasi dari kabupaten ke asrama itu dibiayai oleh pemprov dan kabupaten jadi tidak memberatkan jemaah,” jelas Abidin kepada Parlementaria usai memimpin kunjungan kerja reses ke Surabaya, Jawa Timur, Rabu, (22/04/2026).

Ia menambahkan, dukungan juga datang dari daerah lain seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bahkan memberikan tambahan bantuan biaya bagi jemaahnya yang berangkat melalui Embarkasi Surabaya.

“Di embarkasi Surabaya itu karena ada juga (jemaah) dari NTT, malah ditambah satu juta oleh Pemprov NTT. Saya kira insya Allah akan berjalan dengan lancar dan embarkasi Surabaya akan memberangkatkan 44.085 jemaah,” lanjut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang tidak menaikkan biaya haji di tengah berbagai tantangan global. Namun ia menekankan agar pelayanan kesehatan jemaah haji tetap ditingkatkan. 

“Kami menitipkan agar Kementerian Haji beserta perangkat di bawahnya untuk benar-benar menjaga khususnya kesehatan jemaah haji, baik fisik maupun mental,” tegas Haeny.

Komisi VIII DPR RI berharap berbagai kebijakan tersebut mampu memastikan penyelenggaraan ibadah haji berjalan lancar, sekaligus memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh jemaah.