Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI terus melakukan pendalaman terhadap tata kelola subsidi dan kompensasi listrik, khususnya pemberian subsidi yang tepat sasaran, pengembangan energi bersih, serta dampak operasional pembangkit listrik terhadap masyarakat. Hal ini mengemuka dalam pertemuan BAKN DPR RI dengan jajaran PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) beserta subholding di Unit Pembangkitan Bali Power Generation, Denpasar, Bali, Senin (4/5/2026).
Anggota BAKN DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menyampaikan bahwa kunjungan tersebut tidak hanya berfokus pada aspek subsidi listrik, tetapi juga mencakup dorongan percepatan implementasi energi bersih di Bali. Ia menilai, sebagai daerah tujuan pariwisata internasional, Bali memiliki kebutuhan besar terhadap energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Ya, kita ke sini tujuan utamanya adalah tentu tata kelola subsidi secara garis besarnya, di mana subsidi ini mestinya tepat sasaran dan menjangkau seluruh masyarakat di Bali khususnya. Dan kemudian juga kami mendapatkan temuan-temuan di daerah ini untuk segera melakukan green energy,” ujar Demar, sapaan akrabnya kepada Parlementaria usai pertemuan.
Ia menambahkan bahwa potensi energi terbarukan di Bali masih dapat terus dikembangkan, termasuk pemanfaatan bendungan dan energi surya. Menurutnya, penggunaan energi bersih juga sejalan dengan kebutuhan sektor pariwisata yang semakin menuntut standar keberlanjutan.
“Masih banyak sumber yang bisa kita manfaatkan hari ini, misalnya bendungan masih bisa dimanfaatkan, kemudian juga tentu solar panel juga menjadi bagian daripada green energy yang sangat kami butuhkan,” lanjutnya.
Dalam kesempatan tersebut, BAKN juga menyoroti pentingnya perhatian terhadap masyarakat yang terdampak operasional pembangkit listrik, khususnya terkait kebisingan maupun dampak lingkungan lainnya. PLN didorong untuk memastikan adanya bentuk tanggung jawab sosial yang tepat sasaran bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.
Selain itu, aspek perencanaan kelistrikan melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dinilai perlu disusun secara matang, mengingat Bali sebagai destinasi wisata global memiliki sensitivitas tinggi terhadap gangguan pasokan listrik. Stabilitas sistem kelistrikan menjadi krusial dalam menjaga citra daerah di mata internasional.
BAKN juga mencermati pentingnya konsistensi komitmen berbagai pihak dalam mendukung transisi energi, termasuk kerja sama dengan institusi pendidikan maupun pihak lain yang terlibat dalam pengembangan energi alternatif. Komitmen tersebut diharapkan dapat berjalan sesuai rencana yang telah disepakati.
Di sisi lain, percepatan digitalisasi layanan kelistrikan turut menjadi perhatian. Penerapan Advanced Metering Infrastructure (AMI) atau smart meter dinilai sebagai langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan layanan bagi masyarakat.
“Di samping itu juga saya meminta tadi untuk AMI segera diterapkan, artinya memakai smart meter. Itu harus segera juga dilakukan, karena sangat lucu juga kita ini harus beli token terus memasukkan. Sekarang hampir semua sudah memiliki yang namanya smartphone. Nah, oleh karena itu smart meter juga harus diberdayakan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Secara keseluruhan, BAKN mendorong agar pengelolaan sektor ketenagalistrikan di Bali dapat mengedepankan keseimbangan antara efisiensi, keberlanjutan lingkungan, serta perlindungan terhadap masyarakat terdampak. Pendalaman ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan BAKN dalam memastikan kebijakan publik di sektor energi berjalan optimal dan akuntabel.
