Pelemahan nilai tukar rupiah yang belakangan terjadi dinilai tidak bisa hanya disikapi melalui langkah jangka pendek di sektor moneter. Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menilai tekanan terhadap rupiah merupakan dampak dari struktur ekonomi nasional yang selama dua dekade terakhir masih bergantung pada pembiayaan luar negeri berbasis valuta asing (valas).
Menurutnya, kondisi tersebut tercermin dari neraca transaksi berjalan Indonesia yang dalam jangka panjang lebih sering mengalami defisit. Karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS dan mata uang asing lainnya.
"Tekanan rupiah hari ini memang disebabkan oleh struktur ekonomi kita dalam kurun dua dekade terakhir yang lebih ditopang pada pinjaman luar negeri berbasis valas. Itu terlihat dari neraca transaksi berjalan kita yang lebih sering mengalami defisit,” ujar Kamrussamad saat diwawancarai Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai salah satu langkah yang dapat segera dilakukan pemerintah adalah mengaktifkan kembali skema Local Currency Settlement (LCS) yang selama ini telah disepakati Indonesia dengan sejumlah negara mitra dagang, seperti Tiongkok, Jepang, Malaysia, dan negara lainnya.
Menurut Kamrussamad, pemanfaatan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan bilateral dapat mengurangi kebutuhan penggunaan dolar AS sehingga tekanan terhadap cadangan devisa dan nilai tukar rupiah dapat diminimalkan.
“Yang pertama harus dilakukan adalah mengaktifkan kembali Local Currency Settlement yang pernah ditandatangani dengan beberapa negara, termasuk China, Jepang, dan Malaysia. Ini penting untuk mengurangi ketergantungan transaksi perdagangan terhadap dolar,” katanya.
Ia menjelaskan, penguatan LCS menjadi bagian dari upaya jangka panjang membangun ketahanan ekonomi nasional. Dengan semakin banyak transaksi perdagangan yang menggunakan mata uang lokal, Indonesia akan memiliki ruang yang lebih besar untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika ekonomi global.
Kamrussamad menambahkan, pelemahan rupiah saat ini juga harus menjadi momentum untuk melakukan pembenahan struktur ekonomi secara menyeluruh. Selain mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis valas, pemerintah perlu memperkuat sektor-sektor produktif yang mampu menghasilkan devisa secara berkelanjutan.
Ia optimistis berbagai kebijakan yang telah ditempuh pemerintah, termasuk implementasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE), akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan cadangan devisa nasional. Namun demikian, hasilnya tidak dapat dirasakan secara instan dan membutuhkan waktu.
“Pemberlakuan devisa hasil ekspor yang mulai berjalan akan membantu meningkatkan cadangan devisa kita. Tapi semuanya memang perlu waktu,” ujarnya.
Kamrussamad meyakini bahwa kombinasi antara penguatan cadangan devisa, optimalisasi LCS, dan perbaikan struktur ekonomi nasional akan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas rupiah ke depan.
“Kita harus memperkuat fondasi ekonomi kita sendiri. Kalau struktur ekonominya semakin kuat, maka rupiah juga akan lebih tahan menghadapi berbagai tekanan eksternal,” pungkasnya.
