Anggota Komisi XIII DPR RI Muslim Ayub mendesak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) untuk merevisi usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027. Di tengah keterbatasan fiskal negara, Ia meminta kementerian fokus memprioritaskan program-program yang mendesak.
"Dalam situasi fiskal yang saat ini sangat terbatas, tentu berbagai usulan tambahan anggaran harus dipelajari kembali. Kami meminta kementerian melakukan perbaikan dan penyempurnaan program sebelum dibahas lebih lanjut," ujar Muslim dalam Rapat Kerja Komisi XIII DPR RI dengan Kementerian Imipas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Politisi dari Fraksi P-NasDem tersebut menyoroti masalah kelebihan kapasitas (overkapasitas) di berbagai lembaga pemasyarakatan (lapas) sebagai salah satu isu utama yang membutuhkan penanganan konkret dan terukur pada tahun anggaran mendatang. Ia juga meminta kementerian merinci secara detail kebutuhan anggaran serta target capaian dari setiap program yang diajukan.
Selain menyoroti efisiensi anggaran, Muslim memberikan penekanan khusus pada masalah integritas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan Kementerian Imipas. Ia mengingatkan bahwa tata kelola anggaran yang baik tidak akan berjalan maksimal jika tidak diiringi oleh pejabat yang berintegritas.
Terkait hal ini, Muslim mendesak kementerian untuk bertindak tegas terhadap berbagai masalah yang kerap menjadi sorotan publik, seperti praktik jual beli fasilitas mewah di dalam lapas hingga peredaran narkotika yang melibatkan warga binaan dan oknum petugas. "Bagaimanapun baiknya program dan anggaran yang disiapkan, jika pengelolanya tidak memiliki integritas, maka berbagai persoalan akan terus berulang," tegasnya.
