Langkah menarik diambil oleh Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Palembang, Minggu (14/6/2026). Tidak hanya menyerap aspirasi di tingkat birokrasi, Anggota BAM DPR RI, Yudha Novanza Utama, langsung merespons taktis usulan inovatif, khususnya para pemuda Karang Taruna Kecamatan Alang-Alang Lebar, yang mengusulkan pembuatan sumur resapan di rumah-rumah warga untuk mengatasi banjir.
Demi membuktikan efektivitas gerakan ini sebelum diusulkan secara resmi kepada Pemerintah Kota Palembang, Yudha menyatakan komitmennya untuk mengawal dan mendanai langsung proyek percontohan (pilot project) ini.
"Jadi saya tanggapin, kita berikan mereka untuk memberikan sampel dulu, contohnya seperti apa, baru mungkin nanti bisa kita usulkan ke pemerintah. Dan saya tadi bilang sama teman-teman Karang Taruna itu, untuk biaya awal pembangunan sumur saya tanggung pribadi. Biar jadi percontohan dulu, kalau memang berhasil baru kita usulkan ke pemerintah untuk dibangun, digalakkan jadi di masing-masing rumah masyarakat," ujar Yudha usai melakukan pertemuan.
Di sisi lain, selain mengupayakan infrastruktur resapan, anggota DPR RI dari fraksi Golkar ini juga sangat mendukung ketegasan Walikota Palembang dalam membenahi perilaku masyarakat melalui regulasi. Ia mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Palembang yang menerapkan sanksi berat bagi warga yang kedapatan mengotori lingkungan dan menyumbat saluran air.
"Saya dengar juga dari pemerintah kota Palembang, sudah memperlakukan perda ya, denda untuk yang buang sampah itu cukup tinggi ya, 500 ribu, ya mungkin bisa memberikan efek cerah, dan akhirnya budaya membuang sampah yang sembarangan itu bisa berkurang atau hilang," tambahnya.
Di akhir penjelasannya, legislator Dapil Sumatera Selatan I tersebut mengakui adanya tantangan tersendiri bagi keterwakilan politik Sumatera Selatan di Senayan saat ini, di mana tidak ada anggota dewan dari dapil Sumsel yang ditempatkan di Komisi V (bidang infrastruktur). Namun, kehadiran BAM hadir menjadi jawaban dan jembatan strategis agar suara warga Palembang tetap terdengar lantang di pusat.
"Setahu saya saat ini tidak ada yang di Komisi V. Mungkin ini juga jadi challenge bagi kami yang anggota DPR. Untungnya ada badan aspirasi, jadi bisa membawa masukan, keluhan, ataupun aspirasi dari teman-teman di Sumatera Selatan, walaupun berkaitan dengan Komisi V bisa melalui badan aspirasi DPR RI, kurang lebih seperti itu," tegasnya.
