Ditjen Migas Kementerian ESDM dan SKK Migas harus mempercepat perbaikan teknis untuk mengejar target lifting minyak dan gas bumi (migas) tahun 2026 sebesar 610 ribu barel per hari (MBOPD). Desakan ini disampaikan oleh Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno yang menanggapi fenomenda shortfall produksi akibat gangguan fasilitas pipa dan kendala kelistrikan di sejumlah wilayah kerja (WK) utama.
Ia menilai target lifting migas tahun 2026 sebesar 610 MBOPD sejatinya dirancang dengan asumsi seluruh operasional migas berjalan normal. Namun, gangguan teknis di pertengahan tahun khususnya pada pipa transmisi dan penyuplai daya kelistrikan di WK Rokan menjadi faktor utama yang menahan laju produksi dari angka realisasi pertengahan tahun sebesar 578,2 MBOPD.
"Sesungguhnya target tersebut dirancang dengan asumsi bahwa seluruh kegiatan migas kita berjalan secara normal. Memang di pertengahan tahun ini terjadi permasalahan, terutama kebocoran pipa dan penurunan daripada lifting gas sehingga menyebabkan adanya gangguan tersebut. Tetapi saya yakin dengan adanya perbaikan-perbaikan, lifting ini bisa dinaikkan," ujar Eddy kepada Parlementaria usai agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI bersama Dirjen Migas Kementerian ESDM, Kepala SKK Migas, Kepala BPH Migas, dan PT Pertamina (Persero) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Ketika dikonfirmasi mengenai perbedaan penekanan faktor shortfall produksi antara SKK Migas dan Ditjen Migas, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa kendala teknis di lapangan memegang porsi dominan, khususnya kendala operasional pipa dan sistem kelistrikan di WK Rokan yang merupakan salah satu kontributor terbesar nasional.
"Saya kira yang terbesar memang sifatnya teknis. Teknis, satu Rokan yang salah satu yang terbesar dari lifting migas kita, mengalami penurunan akibat permasalahan pipa, dan kedua permasalahan pembangkit listrik. Sekarang ini sudah diperbaiki tetapi masih belum normal. Ini merupakan PR besar kita untuk melakukan normalisasi secepatnya," jelasnya.
Selain persoalan lifting minyak, Eddy memberikan perhatian khusus pada operasionalisasi Pipa Transmisi CISEM II yang telah rampung konstruksinya sejak Maret 2026 namun masih menantikan penetapan Hak Khusus dan Toll Fee di BPH Migas. Mengingat kawasan Jawa Tengah dan Jawa Timur mengalami defisit pasokan gas, ia mendesak agar alokasi pasokan gas dari lapangan produksi segera ditata ulang, termasuk membuka peluang pengalihan alokasi gas ekspor untuk kebutuhan domestik.
"Meskipun pipa sudah terbangun, kalau ketersediaan gasnya harus dialokasikan lebih dahulu, ini yang membutuhkan waktu untuk mencapai pengalokasiannya. Untuk sementara saya berharap kegiatan di sektor gas yang membutuhkan pasokan lebih besar lagi bisa tertutupi dari evaluasi perhitungan gas yang tadinya diekspor," tegasnya.
Menanggapi kendala penyaluran subsidi BBM dan LPG 3 kg yang diproyeksikan melampaui alokasi pagu DIPA APBN 2026, dirinya mengimbau agar pemerintah dan Pertamina memastikan ketersediaan pasokan di masyarakat tidak terhambat sembari menyiapkan skema penambahan anggaran kompensasi.
"Kita tidak bisa menahan agar LPG itu kemudian tidak sampai kepada masyarakat, terutama ini adalah produk bersubsidi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Memang ini akan membawa dampak terhadap keuangan Pertamina karena bebannya bertambah, tetapi saya kira dengan adanya realisasi tambahan anggaran dari pemerintah, hal ini bisa tertangani dengan cepat," pungkas Eddy.
Sebagai informasi, berdasarkan dokumen pemaparan Ditjen Migas, SKK Migas, dan BPH Migas dalam RDP Komisi XII DPR RI, hambatan pencapaian lifting minyak 2026 (realisasi Juli sebesar 578,2 MBOPD dari target 610 MBOPD) dan salur gas (5.208 MMSCFD dari target 5.508 MMSCFD) dipicu oleh serangkaian gangguan teknis operasional. Tercatat, terjadi insiden kebocoran pipa TGI di Area KP 222 dan KP 294 yang berdampak langsung pada pasokan pipa feed gas WK Rokan, gangguan kelistrikan MCTN di WK Rokan, lonjakan water cut di EMCL, hingga unplanned shutdown di BP Berau.
Sementara terkait infrastruktur Pipa Transmisi CISEM II (Batang-Cirebon-KHT), laporan Ditjen Migas mengonfirmasi bahwa status mechanical completion telah diselesaikan sejak 5 Maret 2026. Saat ini, prosesnya melangkah pada penetapan Hak Khusus dan Toll Fee oleh BPH Migas guna mengintegrasikan penyaluran gas dari lapangan-lapangan baru (seperti WK Madura Strait dan Lengo-Kris Energy) untuk mengatasi proyeksi defisit pasokan gas di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Di sisi anggaran, BPH Migas dan Pertamina memproyeksikan penyerapan solar akan mencapai 20,09 Juta KL (kuota 18,36 Juta KL) dan LPG 3 kg mencapai 8,68 Juta MT (kuota 8,00 Juta MT), yang memerlukan kepastian skema pembayaran piutang kompensasi dan subsidi dari pemerintah guna menjaga likuiditas operasional Pertamina.
