Naiknya Harga minyak dunia dipercaya melambungkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) non-subsidi, khususnya Pertamax dengan potensi menembus angka Rp20.000 per liter. Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Dewi Juliani meminta pemerintah dan Pertamina segera menyiapkan langkah mitigasi agar gejolak harga minyak dunia tidak berujung pada tekanan baru terhadap masyarakat.
“Gejolak harga minyak dunia harus diantisipasi sejak awal. Jangan sampai tekanan energi global berubah menjadi beban baru bagi masyarakat. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan ada strategi yang kuat agar dampaknya tidak langsung dibebankan kepada konsumen,” ujar Dewi dalam keterangannya kepada Media, Selasa (15/9/2026).
Sebelumnya, Direktur Pemasaran Ritel Pertamina Patra Niaga Eko Ricky Susanto menyampaikan bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Dex berpotensi terdampak apabila harga minyak dunia tidak kembali ke kisaran US$60–US$70 per barel. Dalam kondisi tersebut, kisaran harga Rp18.000 hingga Rp20.000 disebut sebagai salah satu hal yang mungkin terjadi.
Dijelaskan Dewi, tekanan terhadap harga energi global perlu diantisipasi mengingat harga minyak mentah Brent dalam beberapa hari terakhir telah menembus 100 Dolar AS per barel. Kondisi tersebut terjadi di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah dan gangguan terhadap jalur distribusi minyak.
Dewi menilai pemerintah memang tidak dapat mengendalikan konflik geopolitik maupun harga minyak internasional. Namun, pemerintah memiliki instrumen kebijakan untuk mengelola dampak gejolak global tersebut agar tidak sepenuhnya dirasakan masyarakat.
“Kita tidak bisa mengendalikan konflik global maupun harga minyak dunia, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana dampaknya dikelola di dalam negeri. Jangan sampai masyarakat harus menanggung seluruh tekanan akibat situasi global," ungkapnya.
Karena itu, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini meminta pemerintah dan Pertamina menyiapkan langkah mitigasi sejak awal, terutama apabila harga minyak dunia bertahan pada level tinggi dalam jangka panjang. Pemerintah dan Pertamina, perlu memastikan pasokan energi tetap aman sekaligus melakukan efisiensi dan mencari ruang penghematan untuk menekan potensi kenaikan harga.
Sehingga tekanan biaya akibat kenaikan minyak dunia tidak seluruhnya dialihkan kepada masyarakat. Selain efisiensi operasional Pertamina, legislator dapil Riau I ini juga mendorong pengawasan distribusi BBM diperkuat dan seluruh komponen pembentukan harga dilakukan secara transparan.
Dipaparkannya, kenaikan harga BBM dapat menimbulkan efek berantai terhadap perekonomian. Selain meningkatkan beban pengguna kendaraan, kenaikan harga BBM berpotensi mendorong kenaikan biaya transportasi dan logistik yang kemudian berimbas pada harga berbagai kebutuhan masyarakat.
Oleh karena itu, menurutnya kebijakan energi harus mampu menjaga keseimbangan antara ketahanan energi nasional, keberlanjutan usaha Pertamina, dan perlindungan terhadap daya beli masyarakat. “Energi adalah kebutuhan dasar. Pemerintah harus memastikan kebijakan yang diambil tidak memperbesar tekanan terhadap daya beli rakyat dan tidak ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya.
