Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji rencana pengembangan layanan Transjakarta Laut untuk menjangkau wilayah Kepulauan Seribu. Layanan ini diharapkan bisa mempermudah mobilitas warga dan mendorong perekonomian masyarakat setempat.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Golkar, Ramly H.I. Muhamad, menanggapi rencana tersebut. Dia mengingatkan agar pengembangan layanan Transjakarta Laut ke Kepulauan Seribu tak sekadar menjadi etalase.
"Kami apresiasi Gubernur untuk membuktikan seluruh kemampuan buat Kepulauan Seribu, namun bukan berarti Kepulauan Seribu ini menjadi salah satu etalase," kata Ramly dalam keterangannya, Jumat (9/10/2026).
Menurutnya, masyarakat Kepulauan Seribu lebih membutuhkan layanan transportasi dengan jadwal keberangkatan yang rutin. Dia mencontohkan transportasi laut yang bisa beroperasi setiap 15 menit sekali agar mobilitas warga semakin mudah.
Ramly juga meminta Pemprov DKI tak hanya fokus pada pengembangan transportasi ke Kepulauan Seribu. Menurutnya, kebutuhan transportasi warga Jakarta secara keseluruhan, termasuk layanan gratis seperti JakLingko, juga perlu menjadi prioritas.
"Mohon apa yang disampaikan tadi, diserahkan kepada Transjakarta, itu profesional," jelas dia.
Sementara itu, kajian Transjakarta Laut masih berlanjut. Sejumlah aspek yang tengah dimatangkan meliputi skema operasional, standar keselamatan pelayaran, kelayakan dermaga, hingga penyesuaian tarif agar tetap terjangkau masyarakat.
Pengembangan transportasi laut terintegrasi itu dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada 7 Oktober 2026. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan rencana tersebut mendapat dukungan dari tujuh fraksi DPRD DKI.
Pemprov DKI bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) saat ini mengkaji sejumlah alternatif pengelolaan. Termasuk landasan regulasi dan model bisnis yang efisien serta berorientasi pada kebutuhan pelanggan.
Meski begitu, pengembangan layanan tersebut dipastikan tak akan mengganggu operasional Transjakarta di darat. Layanan bus koridor, nonkoridor, dan armada pendukung lainnya diharapkan tetap berjalan optimal.
