Anggota Komisi V DPR RI Sriyanto Saputro mendorong percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas darat yang menghubungkan Jayapura dan Wamena, Papua Pegunungan. Menurutnya, konektivitas tersebut penting untuk menjamin mobilitas masyarakat dan mengurangi ketergantungan terhadap transportasi udara.
“Kalau transportasi hanya mengandalkan jalur udara, ketika penerbangan tidak dapat dilakukan, dampaknya akan sangat luas. Multiplier effect-nya juga banyak, misalnya terhadap harga-harga kebutuhan masyarakat. Aktivitas masyarakat pun pada akhirnya ikut tersendat,” ujar Sriyanto dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI bersama para pemangku kepentingan di Papua Pegunungan, Wamena, Senin (12/10/2026).
Sriyanto mengatakan pemerintah telah memberikan perhatian terhadap pembangunan konektivitas di Papua. Ia mencontohkan jalur Jayapura-Wamena yang berjarak sekitar 400 kilometer melalui jalur darat, sementara perjalanan udara hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit. Namun, kondisi cuaca yang kerap berubah dapat menyebabkan penerbangan terganggu.
Menurutnya, jalur darat juga belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat sekitar 47 kilometer jalur Jayapura-Wamena yang belum terbangun. Selain itu, sejumlah jembatan membutuhkan perhatian dengan kebutuhan anggaran mencapai lebih dari Rp300 miliar.
“Saya kira anggaran sebesar itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan dampak yang akan diberikan. Saya kira inilah momentum bagi Komisi V setelah melakukan kunjungan ke lapangan untuk mendorong percepatan pembangunan tersebut,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia menilai konektivitas darat yang semakin baik akan memperlancar distribusi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong perekonomian di sejumlah daerah.
“Kalau jalur darat dari Jayapura ke Wamena sudah mulus dan dapat ditempuh dalam waktu yang tidak terlalu lama, hal ini tentu akan turut mendorong perekonomian di beberapa daerah,” tuturnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Yahukimo Esau Miram menyampaikan sejumlah persoalan konektivitas yang masih dihadapi masyarakat di wilayahnya. Akses transportasi darat penghubung Jayawijaya-Yahukimo, misalnya, masih terkendala kondisi infrastruktur, termasuk kerusakan Jembatan Kali Eagec.
Kerusakan juga terjadi pada sejumlah ruas jalan di Kota Dekai, akses menuju Bandara Nop Goliat, serta jalur penghubung antardistrik dan kabupaten tetangga. Kondisi jalan yang rusak, berlubang, dan belum sepenuhnya layak semakin menyulitkan mobilitas masyarakat.
Menanggapi persoalan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum menyampaikan bahwa pelaksanaan survei di sejumlah wilayah Yahukimo belum dapat dilakukan karena terkendala kondisi keamanan. Ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi salah satu faktor yang membatasi akses petugas ke lapangan.
Kondisi tersebut menjadi tantangan dalam pemetaan kebutuhan dan penanganan infrastruktur di Yahukimo. Karena itu, percepatan pembangunan konektivitas di Papua Pegunungan membutuhkan dukungan sekaligus koordinasi lintas pihak dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan keamanan di lapangan.
Komisi V DPR RI menilai persoalan konektivitas di Papua Pegunungan perlu mendapat perhatian secara menyeluruh agar pembangunan jalan dan jembatan dapat dipercepat, sekaligus membuka akses masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
