DPRD Jabar Menengarai Banjir Bandang Garut dan Ciamis Akibat Ilegal Logging

Ketua DPRD Prov. Jawa Barat Irfan Suryanagara meminta pemda setempat, pemprov, beserta kepolisian, menyelidiki sebab pasti banjir bandang yang melanda Kab. Garut hingga menelan korban jiwa. Irfan menduga kuat, banjir bandang itu terjadi karena adanya permasalahan di wilayah hulu sungai.

Permasalahan di hulu sungai, kata Irfan, terkait dengan kemampuan penyerapan air oleh pepohonan.Air bah yang menghempas perumahan di pinggir sungai itu diduga merupakan air hujan yang tak mampu terserap oleh hutan di bagian hulu. "Ini diduga ada masalah penghijauan di hulu. Memang kami belum dapat laporan soal keberadaan ilegal logging. Namun ini mesti segera ditangani agar tidak terulang kembali," katanya kepada wartawan, di Gedung DPRD Prov. Jabar, Selasa (10/5).

Mengenai rencana relokasi, Irfan menuturkan, pemda setempat harus segera mencari solusi terbaik. Secara aturan, memang ada larangan untuk mendirikan bangunan di sepadan sungai. "Namun intinya sekarang, bagaimana agar dana bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan daerah setempat yang nilainya mencapai Rp 50 miliar lebih, bisa cepat diterima warga," katanya.

Irfan mengatakan, saat ini memang kerap kali terjadi, dana bantuan bencana lambat diterima warga. Itu karena ada sejumlah persyaratan yang mesti dilengkapi. "Tidak perlu lagi pakai persyaratan-persyaratan yang merepotkan. Kami juga harap kepada Bappeda, dalam ajuan perubahan anggaran nanti, sudah memprediksi dana-dana bencana agar mudah turun," ucapnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Prov. Jabar, Selly Gantina, menuturkan, banjir bandang di Garut dan Ciamis beberapa waktu lalu, secara tidak langsung dan dapat dipastikan terjadi karena hutan yang gundul di kawasan hulu dan erosi tanah.

Gundulnya hutan itu karena adanya penebangan sembarangan baik itu ilegal logging terselubung maupun terang-terangan. "Perlu penanganan serius dari pemerintah dan masyarakat sekitar hutan mengenai pelestarian lingkungan karena akan berdampak luas seperti halnya kejadian Banjir Bandang di Garut dan Ciamis," katanya.

Selly menambahkan, pemerintah memang tidak dapat menutup mata bahwa perekonomian masyarakat sekitar hutan itu sangat minim sekali. Selly menilai, program pemerintah terkait dengan kegiatan agroforestry, tidak berjalan sebagaimana mestinya. "Akibatnya masih berlangsung illegal logging dimana-mana," katanya, di Gedung DPRD Prov. Jabar.

Karena itulah, Selly menilai, ada hal yang patut dipertanyakan kembali terkait laporan Dinas Kehutanan Prov. Jabar tentang program penghijauan di Jabar. Dalam laporannya, Dishut Jabar menyatakan, program penghijauan di Jabar sudah maksimal. "Bahkan melebihi target RPJMD, khususnya mengenai kawasan berfungsi lindung yang mencapai 35,2 %. Itu perlu dipertanyakan kembali," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, anggota DPRD Jabar dari daerah pemilihan Tasikmalaya-Garut, Didin Supriadin, menuturkan, kondisi pegunungan Garut selatan sudah parah. Padahal, hutan di sana termasuk hutan lindung. "Tapi kondisinya sekarang banyak yang gundul. Habis ditebangi. Saya khawatir, jika nanti terjadi hujan lebat lagi, maka bukan tidak mungkin akan terjadi banjir bandang lagi," ucapnya, saat dihubungi via telfon selulernya, Selasa petang.

Itulah sebabnya, pemprov, pemkab, perhutani, dishut serta kepolisian, harus segera mengantisipasinya dan membentuk tim kecil. "Tim ini bertugas mengevaluasi dan memonitor kondisi hutan di daerah Garut selatan," ucap Didin yang baru menyalurkan sumbangan ke lokasi banjir bandang di Garut.

Dengan tim itu, pemerintah akan mengetahui para "pemain-pemain" ilegal logging di kawasan Garut selatan. Bisa mengetahui juga pelaku yang berijin. "Jadi tim harus ada yang bertindak dan mengecek langsung di lapangan. Apa sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada atau belum di dalam pengelolaan hutannya. Kalau memang ada pelanggaran maka harus ada sangsi. Apalagi kalau para pemain-pemain itu ilegal. Maka harus ada tindakan tegas. Kalau tidak, masyarakat akan terus menjadi korbannya," ujarnya.