Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan mengatur mekanisme izin pengadilan sebelum aparat penegak hukum melakukan penyadapan. Menurutnya, keterlibatan pengadilan diperlukan sebagai bentuk kontrol terhadap kewenangan penyadapan agar tidak dilakukan secara sewenang-wenang serta memiliki dasar hukum dan pertanggungjawaban yang jelas.
Bimantoro menilai, mekanisme perizinan melalui pengadilan juga penting untuk mengantisipasi potensi tumpang tindih kewenangan antar-institusi penegak hukum. Ia mencontohkan kemungkinan satu objek perkara disadap oleh beberapa institusi sekaligus, seperti Polri, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengaturan yang jelas agar pelaksanaan penyadapan tidak berjalan tanpa mekanisme pengawasan.
“Contoh misalnya Polri menyadap, Kejaksaan menyadap, KPK menyadap. Ini bagaimana, Pak, kalau kayak gitu? Apakah semuanya itu bisa melakukan penyadapan dalam satu objek perkara? Atau mungkin kita harus rumuskan, semuanya harus melalui mekanisme izin dari pengadilan. Sehingga ada yang bertanggung jawab di sana,” ujar Bimantoro dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR RI dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa penyadapan bukan semata-mata persoalan kewenangan aparat untuk memperoleh informasi dalam proses penegakan hukum. Di dalamnya terdapat data dan komunikasi masyarakat yang harus dilindungi. Terlebih, komunikasi pihak-pihak yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana berpotensi ikut terekam dalam proses penyadapan.
Karena itu, Bimantoro mengingatkan agar data hasil penyadapan tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan di luar penegakan hukum. Ia menyoroti risiko data masyarakat yang tidak terkait tindak pidana justru diperjualbelikan apabila tidak disertai mekanisme perlindungan dan pengawasan yang memadai.
“Di situ ada data, Pak. Ada perlindungan data masyarakat yang harus kita lindungi. Terkadang-kadang tidak terkait tindak pidana, data ini, mohon maaf, bisa dijual untuk yang lainnya juga,” tegasnya.
Selain mekanisme izin pengadilan, Bimantoro meminta RUU tentang Penyadapan memperjelas batas antara penyadapan untuk kepentingan intelijen dan keamanan negara dengan penyadapan untuk kepentingan penyelidikan maupun penyidikan. Menurutnya, pembedaan tersebut diperlukan agar tidak terjadi kerancuan kewenangan yang berpotensi membuka ruang penyalahgunaan oleh aparat.
Melalui pengaturan tersebut, Bimantoro berharap pelaksanaan penyadapan memiliki mekanisme kontrol yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kewenangan penyadapan tetap dapat mendukung penegakan hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak privasi dan data masyarakat.