RUU Kadin Bakal Selaraskan Kerangka Hukum Organisasi dengan Dinamika Ekonomi Modern

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menjelaskan, pembentukan mekanisme resolusi konflik internal dunia usaha tersebut menjadi salah satu substansi utama dalam draf RUU Kadin. Regulasi yang merupakan usul inisiatif DPR RI ini disusun secara komprehensif dalam 13 bab dan 43 pasal.

"Kehadiran mekanisme tersebut diharapkan dapat memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang efektif, profesional, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, sekaligus mendukung terciptanya iklim usaha yang lebih pasti," ujar Adisatrya dalam rapat kerja bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Adisatrya, pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri sudah sangat mendesak dilakukan guna menyelaraskan kerangka hukum organisasi dengan dinamika ekonomi modern.

Ia memaparkan bahwa pergeseran struktur industri, semakin dalamnya integrasi perdagangan global, akselerasi digitalisasi, serta meningkatnya tuntutan terhadap aspek keberlanjutan (sustainability) dan daya saing menuntut Kadin untuk bertransformasi menjadi institusi yang lebih relevan dan adaptif.

Selain mengatur pembentukan lembaga penyelesaian sengketa bisnis, draf RUU Kadin juga mempertegas sejumlah aspek kelembagaan penting lainnya. Pokok-pokok pengaturan tersebut mencakup kejelasan kedudukan Kadin, penguatan fungsi advokasi kebijakan, pembinaan dan pendampingan pelaku usaha, penegakan kode etik, pembentukan majelis kehormatan, hingga integrasi sistem data dan informasi dunia usaha.

Lebih lanjut Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan beberapa masukan dalam revisi UU Kadin tersebut. Pertama, posisi Kadin sebagai wadah induk dan bersifat mandiri. Di mana anggaran dasar dan rumah tangga ditetapkan dalam musyawarah nasional dan disetujui pemerintah melalui keputusan presiden. Lalu, Ketua Kadin dipilih dalam musyawarah nasional melalui seleksi internal tanpa penetapan oleh presiden.

"Kedua, kedudukan dan fungsi Kadin. Bab mengenai fungsi, tugas, dan wewenang diubah menjadi fungsi dan kegiatan, dan kewenangan yang melekat pada badan publik tidak dipertahankan," sambung Budi.

Kemudian, pemerintah menyarankan, fungsi Kadin yaitu advokasi kebijakan, pembinaan, dan pendampingan, tetap dipertahankan.  Ketiga, keselarasan dengan kewenangan sektoral. Penerbitan dokumen perdagangan luar negeri, termasuk surat keterangan asal tetap dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Kadin berperan membantu anggotanya memperoleh layanan tersebut.

"Istilah legalisasi surat usaha disesuaikan menjadi penandasan agar sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Kadin. Diplomasi ekonomi dilaksanakan bersama perwakilan diplomatik dan konsuler Republik Indonesia serta penguatan kerja sama dengan perwakilan perdagangan, investasi, dan industri," jelas Budi.

Keempat, penguatan peran Kadin dan keanggotaan. Pemerintah mendukung peran Kadin dalam pendidikan dan pelatihan vokasi, penyusunan SKKNI, transformasi digital, promosi investasi, kemitraan usaha besar dengan UMKM, serta pembinaan hubungan antara pelaku usaha dan pekerja.

Budi mengatakan, sebagai terobosan, Kadin ditempatkan sebagai pihak yang memfasilitasi pemberian keanggotaan bagi pelaku usaha yang mendaftarkan badan usaha atau mengurus perizinan berusaha, sehingga keanggotaan dan jangkauannya semakin luas, khususnya bagi UMKM.

"Kelima, tata kelola dan pengawasan. Pendanaan Kadin dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan diaudit. Sistem informasi Kadin tetap diatur dan dibangun secara terintegrasi dengan rincian pengaturan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta diselaraskan dengan kebijakan Satu Data Indonesia," ucap Budi.

Keenam, ketentuan peralihan. Kadin berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya paling lambat satu tahun sejak Undang-Undang yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dicabut. 

Diposting 17-11-2026.

Dia dalam berita ini...

ADISATRYA SURYO SULISTO

Anggota DPR-RI 2024-2029
Jawa Tengah 8