RUU KKS Diusulkan Miliki Mekanisme Evaluasi Berkala

Rancangan Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) diusulkan memiliki mekanisme evaluasi berkala atau mandatory review untuk memastikan ketentuan di dalamnya tetap relevan mengikuti perkembangan teknologi. Mekanisme tersebut dinilai penting mengingat sektor keamanan siber merupakan bidang yang sangat dinamis dan terus menghadapi perubahan.

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai, regulasi yang mengatur sektor dengan perkembangan sangat cepat perlu memiliki ruang penyesuaian. Tanpa mekanisme evaluasi, terdapat risiko ketentuan undang-undang tidak lagi mampu mengakomodasi perkembangan aktual, termasuk munculnya teknologi dan tantangan baru di bidang siber.

Ia mencontohkan Undang-Undang Penyiaran yang telah mengalami beberapa kali revisi, tetapi masih menghadapi perdebatan dalam mengakomodasi perkembangan teknologi dan praktik penyiaran terkini. Pengalaman tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan RUU KKS agar regulasi yang dihasilkan tidak mengalami persoalan serupa.

“Undang-Undang Penyiaran misalnya sudah direvisi tiga kali, tetapi sampai hari ini masih banyak perdebatan, terutama menyangkut bagaimana mengadopsi berbagai perkembangan aktual. Saya takut dalam merancang undang-undang kita kali ini tentu akan ada hal yang diatur yang sangat dinamis,” ujarnya dalam pembahasan Panja RUU KKS di Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). 

Syamsu Rizal menilai, perkembangan teknologi akal imitasi atau Artificial Intelligence (AI) menjadi salah satu contoh perubahan yang perlu diantisipasi dalam penyusunan regulasi. Menurutnya, perkembangan AI berlangsung begitu cepat, bahkan telah muncul pengembangan teknologi seperti quantum AI dan general AI ketika pengaturan mengenai teknologi sebelumnya masih terus dibahas.

Karena itu, ia mengusulkan agar RUU KKS memuat mekanisme mandatory review maupun sunset clause. Mekanisme tersebut dapat memberikan ruang untuk meninjau dan menyesuaikan ketentuan undang-undang ketika terjadi perkembangan aktual yang membutuhkan respons regulasi.

“Apakah mungkin dalam undang-undang ini kita menyisipkan pasal peralihan atau pasal yang lain yang memungkinkan ada mekanisme sunset clause tadi itu atau mandatory review. Sehingga setiap ada perkembangan yang aktual ini langsung bisa disikapi,” jelasnya.

Ia berharap usulan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembahasan bersama pemerintah, sehingga RUU KKS memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan teknologi dan dinamika ancaman siber tanpa harus selalu menunggu proses perubahan undang-undang melalui mekanisme legislasi yang panjang.

Diposting 18-11-2026.

Dia dalam berita ini...

Dr. SYAMSU RIZAL, M.Si.

Caleg DPR-RI 2024-2029
Jambi