Banjir Kembali Landa Aceh, Komisi V DPR Desak Percepat Penanganan

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus meminta pemerintah mempercepat penanganan bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh. Lasarus mengingatkan penanganan pascabencana sebelumnya masih menyisakan sejumlah pekerjaan yang saat ini belum terselesaikan.

"Kami minta supaya penanganan tuh cepat ya. Penanganan cepat terutama menyelesaikan PR-PR lama dulu yang juga belum selesai sampai sekarang," kata Lasarus kepada wartawan, Jumat (20/11/2026).

Lasarus menilai pemerintah perlu memberikan perhatian lebih serius terhadap percepatan penanganan pascabencana. Terlebih, kata dia, bencana baru kembali terjadi saat sejumlah pekerjaan pemulihan dari bencana sebelumnya belum tuntas.

"Kita mendoronglah supaya perhatian pemerintah lebih serius gitu loh terhadap penanganan pascabencana ini mengingat penanganan pascabencana yang lalu aja belum selesai kan sampai sekarang. Ini udah timbul lagi bencana baru gitu," katanya.

"Mungkin kita minta supaya ini dicermatilah oleh tim penanggulangan bencana sudah dibentuk oleh pemerintah gitu supaya kegiatan bisa jalan. Kalau anggaran kurang ya ditambah gitu loh," sambungnya.

Menurutnya, salah satu persoalan yang perlu menjadi perhatian ialah keterbatasan anggaran penanganan bencana. Dia menyoroti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang mengalami penurunan, sementara penanganan bencana masih menggunakan anggaran reguler kementerian tersebut.

"Contoh sekarang ini kan anggaran PU menurun, tapi dana bencana itu masih ngambil dari dana regulernya PU. Nah ini dari sini aja kita melihat bahwa keseriusan pemerintah itu kurang gitu menurut saya dalam konteks percepatan penanganan bencana ini," paparnya.

"Bahkan ada beberapa kegiatan yang sudah kita ada anggaran yang lalu juga belum selesai lelang sampai sekarang. Jadi kita mendoronglah supaya ini bisa dipercepat penanganan ini," sambungnya.

Lasarus pun meminta pemerintah menyiapkan pos anggaran khusus untuk penanganan bencana baru. Menurutnya, kebutuhan penanganan bencana tak seharusnya membebani anggaran rutin Kementerian PU.

"Untuk mengantisipasi yang baru ini hendaknya ada pos khusus gitu yang disiapkan oleh pemerintah yang tidak membebani anggaran rutin Kementerian PU, karena fakta yang ada sekarang Kementerian PU itu mengambil dana rutin untuk penanganan bencana," jelasnya.

Lebih lanjut, Lasarus meminta BMKG terus menyampaikan informasi terkini mengenai kondisi cuaca dan potensi bencana kepada masyarakat. Menurutnya, informasi dan peringatan dini BMKG sangat penting untuk mengurangi risiko jatuhnya korban jiwa.

"Lebih kepada kita tetap minta kepada BMKG untuk menyampaikan informasi terkini kondisi cuaca dalam rangka mengurangi sedini mungkinlah peringatan dini dalam rangka kita berupaya mengurangi korban jiwa dari terjadinya bencana alam ini," tuturnya.

Diketahui, bencana banjir dan tanah longsor di Aceh dan Sumatera sempat terjadi pada November 2025. Bencana tersebut menelan sejumlah korban jiwa. Terbaru, saat ini banjir kembali melanda sejumlah kawasan di Aceh.

Sebelumnya, dilansir detikSumut, banjir masih merendam sejumlah desa di Aceh Singkil, Subulussalam dan Aceh Selatan. Banjir menyebabkan ribuan warga terdampak.

Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA), banjir di Aceh Singkil sudah terjadi sejak Jumat (13/11) lalu setelah kawasan itu diguyur hujan lebat. Banjir sempat meluas ke sejumlah desa di lima kecamatan.

"Kondisi terakhir hari ini di Kecamatan Singkil 10 desa airnya belum surut dan tiga desa banjir berangsur surut," kata Kepala BPBA Bahron Bakti dalam keterangannya, Kamis (19/11).

 

Diposting 20-11-2026.

Dia dalam berita ini...

LASARUS, S.Sos., M.Si.

Anggota DPR-RI 2024-2029
Kalimantan Barat 2