Dalam rangka peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan Komisi IV DPR sangat mendukung dengan adanya program penanaman 1 milyar pohon.  Demikian yang dikatakan Wakil Ketua Komisi IV DPR-RI Firman Soebagyo yang sekaligus memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan Dirjen Bina Pengolalaan Das dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan Harry Santoso, rapat dilakukan di gedung DPR Senayan Jakarta, Selasa, (31/5) siang.

Ketua Rapat Firman Soebagyo menambahkan, bahwa Komisi IV DPR sangat mundukung dengan adanya program tersebut, mengingat program penanaman 1 milyar pohon tersebut dapat memberdayakan masyarakat desa hutan, serta mendukung penyelesaian perubahan peruntukan kawasan hutan dalam revisi RTRWP dari berbagai daerah, sehingga tidak menghambat percepatan pembangunan di daerah.

Firman Soebagyo juga meninta kepada Kementerian Kehutanan untuk memberikan data penerimaa program Kebun Biibit Rakyat (KBR), Hutan Tanaman Rakyat, (HTR) Hutan Desa Hutan Kemasyarakatan (HKM) serta program bantuan sosial lainnya pada tahun 2010 dan rencana untuk tahun anggaran 2011, selanjutnya Komisi IV DPR akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dimaksud.

Dikatakan juga, bawa Komisi IV DPR memberikan Apresiasi atas serapan APBN tahun 2010 Kementerian Kehutanan sebesar 3 triliun rupiah lebih atau 82,18 persen dati total pagu APBN tahun 2010 sebesar 4 triliun rupih lebih. Selanjutnya Komisi IV DPR juga meminta kepada Kementerian Kehutanan untuk menindaklanjuti termasuk rekomendasi atas temuan BPK.

Lebih lanjyt Wakil ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo mengatakan, Komisi IV DPR telah menerima usulan Rencana pengajuan RAPBN Kementerian Kehutanan tahun anggaran 2012 sebesar 12,5 triliun rupiah lebih untuk program pembangunan kehutanan, yang kemudian akan ditindaklanjuti pembahasannya dalam rapat kerja/rapat dengan pendapat di Komisi IV DPR pekan depan.

 Sementara itu Dirjen Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial kementerian kehutanan Harry Santoso mengemukakan, bahwa dalam rangka pembangunan nasional, serta permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan lima tahun kedepan kementeraian Kehutanan bertekad agar hutan menjadi hutan lestari untuk kesejehteraan masyarakat yang berkeadilan.

Harry Santoso juga menambahkan, untuk mewujudkan hal tersebut maka salah satu tujuan yang menjadi tanggungjawab Bina Pengelolaan Das dan Perhutanan Sosial adalah memelihara dan meningkatkan fungsi dan daya dukung daerah aliran sungai (DAS), sehingga dapat mengurangi resiko bencana alam, dan dikelola secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dia juga menegaskan, untuk pelaksanaan tugas pada tahun 2012, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial dialokasikan pagu indikatif sebesar 2,6 triliun rupiah, anggaran tersebut digunakan untuk melakasanakan kegiatan-kegiatan yang strategis seperti penyelenggaraan rehabilitasi hutan dan lahan serta reklamasi hutan di DAS prioritas, pengembangan perhutanan sosial, pembangan perbenihan tanaman hutan, pembinaan penyelenggaraan, pengelolaan DAS serta dukungan managemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Pada akhirnya, diharapkan bahwa program peningkatan fungsi dan daya dukung saerah aliran sungai (DAS) berbasis pemberdayaan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Ditjen Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial dapat secara nyata memberikan sumbangan bagi pembangunan kehutanan serta meningkatkan peran dan fungsi hutan untuk kesejahteraan manusia, ungkap Harry.