Saat ini opini publik seolah menghakimi anak-anak didik yang tidak mengalami pendidikan Pancasila di sekolah. Anak-anak didik dituduh semakin jauh dari nilai-nilai Pancasila. Pendapat itu sudah dianggap tidak bijaksana.
"Tidak pantas menyalahkan anak didik tersebut," ujar anggota Komisi X DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Rohmani, dalam pernyataan yang diterima Rakyat Merdeka Online, Senin siang (13/6).
Malah menurutnya, yang paling pantas untuk instrospeksi dan mendapatkan pendidikan Pancasila adalah para elit, mulai dari pemimpin tingkat nasional hinggal level paling bawah. Karena pada semua level pimpinan di negeri ini, nilai-nilai Pancasila jauh dari pengamalan. Korupsi terjadi di hampir di semua level pemerintahan.
"Kemendiknas sebagai pemegang kendali utama pendidikan di tanah air justru menunjukkan contoh yang tidak baik. Kita tahu beberapa kasus korupsi pernah merebak di kementerian ini. Belum lagi kasus yang saat ini sedang ditangani KPK. Jadi bagaimana kita bisa menyalahkan Pancasila itu tidak berjalan di sekolah sementara para pejabat negara belum mencontohkan,” kata Rohmani.
Dia tidak mempermasalahkan jika Pancasila masuk dalam kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya hal tersebut sangat baik dalam konteks internalisasi Pancasila pada anak-anak muda. Namun ia tidak setuju bila pendidikan Pancasila hanya sekedar untuk kepentingan proyek dan dijadikan komoditas politik seperti ketika Orde Baru menerapkan berbagai cara untuk mengenalkan Pancasila kepada warga negara.
“Kita bisa lihat hari ini, mereka yang korupsi, penegak hukum yang tidak adil adalah mereka-mereka yang dulu ikut penataran P4. Kita sudah lihat hasilnya. Kita tidak menginginkan hal itu terulang kembali,” ujarnya.
Rohmani juga mengertitik Kemendiknas dalam pengelolaan pendidikan nasional. Rohmani melihat Kemdiknas tidak fokus dan konsisten dalam pengelolaan pendidikan nasional. Seingatnya, Kemendiknas, Kemenpora dan Kemenbudpar telah menyusun pendidikan karakter bangsa. Tapi belum diimplemetasikan dengan baik, malah muncul ide pendidikan Pancasila. Padahal sudah ada mata pelajaran PPKn di sekolah.