Dewan Diminta Maksimal Kawal Musrenbang

Kalangan DPRK Aceh Utara diminta maksimal mengawal pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang). Permintaan itu disampaikan sejumlah mukim, keuchik dan aparat desa dari tiga kecamatan bersama LSM, saat mendatangi gedung DPRK setempat, Senin (13/6). Warga itu berasal dari Kecamatan Lhoksukon, Langkahan, dan Muara Batu. 

Pertemuan yang dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara Jamaluddin Jalil, dihadiri sejumlah anggota dewan, Tim Angggaran Pemerintah Daerah (TAPD), dan sejumlah kepala SKPK.

Dalam pertemuan itu, Koordinator LSM Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) Alfian mengatakan pihak legislatif dan eksekutif harus merencanakan konsep pembangunan Aceh Utara. Karena, menurutnya, hingga kini belum jelas dari mana pembangunan Aceh Utara dimulai. “Kita juga berharap dewan lebih maksimal mengawasi usulan dari masyarakat, sehingga tak terhapus saat pengusulan anggaran,” katanya.

Sementara Amel, aktivis LSM lainnya juga menyebutkan, selama ini realisasi musrenbang tak sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Sehingga menyebabkan pembangunan terhambat.

Ketua Komisi A DPRK Aceh Utara mengakui selama ini pembangunan Aceh Utara belum jelas. “Kita berharap masukan ini dapat memajukan Aceh Utara di masa mendatang. Kami juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawasi pelaksanaan musrenbang,” ujarnya.