Fungsi Pengawasan Kementerian Tenaga Kerja & Transmigrasi Kurang Optimal

Masih banyaknya kasus perburuhan di Indonesia diakibatkan oleh kurang optimalnya fungsi pengawasan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans).

Demikian pendapat Anggota Komisi IX DPR Abdul Aziz Suseno dari Fraksi PKS dalam RDP Komisi IX dengan Eselon I Kementerian Nakertrans yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz, Kamis (14/1).

Sependapat dengan Abdul Aziz Suseno, Anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Chairul Anwar, bahwa  perlu menjadi perhatian kita bagaimana tenaga pengawas  sebagai garda terdepan bisa melaksanakan tugasnya.

 “Karena  tenaga pengawas di lapangan rata-rata tidak mengerti masalah pengawasan tenaga kerja, tidak tahu UU dan bukan orang yang tahu masalah ketenagakerjaan”, tegasnya.

 Anggota Komisi IX dari Fraksi Partai Demokrat Dhiana Anwar menyayangkan perangkat Kementerian Nakertrans di lapangan khususnya tenaga pengawas tidak berbuat apapun terhadap masalah hubungan industrial.  Tidak akan banyak terjadi PHK apabila tenaga pengawas bekerja dengan benar.