Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Sabang mempertanyakan program kerja Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) yang dinilai belum menyentuh kepentingan masyarakat secara menyeluruh.

Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat yang dipimpin Ketua DPRK Sabang Abdul Manan dan dihadiri hampir seluruh anggota dewan setempat. Sementara dari BPKS dihadiri Wakil Kepala BPKS Nasruddin Daud dan Pj Deputi I Bidang Program Perencanaan Puddu Razak serta sejumlah staf BPKS lainnya.

Dalam pertemuan itu, anggota DPRK Sabang Ridwan Manan mempertanyakan program pembebasan lahan oleh BPKS yang belum menyentuh kepentingan masyarakat.

“Kita bisa menilai BPKS belum bekerja maksimal dan terkesan menghabiskan uang negara untuk membebaskan lahan saja. Kita berharap pada 2011 BPKS bisa lebih fokus dan membuat program untuk membangkitkan ekonomi masyarakat,” tandas Ridwan.

Sementara itu Abdullah Imum, anggota DPRK Sabang lainnya, mendesak BPKS memprioritaskan program dalam hal penyediaan air bersih yang selama ini menjadi masalah krusial di Sabang.

“Kita mengakui PDAM Sabang sampai saat ini masih morat-marit bahkan harus disubsidi setiap tahunnya karena biaya operasionalnya masih tinggi. Karena itu kami harap BPKS dapat memprioritaskan program untuk mengatasi krisis air di Sabang,” tegas Abdulah Imum.

Sementara itu, Pj Deputi I program dan perencanaan BPKS Puddu Razak menegaskan, program prioritas BPKS pada 2011 akan lebih fokus pada beberapa sektor pengembangan ekonomi masyarakat, termasuk pengelolaan asset pemerintah yang saat ini sudah diserahkan kepada BPKS.

“Ada beberapa asset yang harus kita kelola baik, seperti Sabang Hill, Sabang Plaza dan sebahagian besar asset lainnya yang bila dikelola baik juga akan meningkatkan ekonomi masyarakat,” ujar Puddu.

Karena itu, Puddu berharap dewan memberi masukan kepada BPKS agar program kerja badan itu nantinya lebih baik dan mendongkrak kepentingan masyarakat.