Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie menginstruksikan kepada Fraksi Partai Golkar (F-PG) DPR mendorong dilakukannya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) dan memperjuangkan pelajaran Pancasila kembali masuk dalam kurikulum wajib mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi.

Sebab, Pancasila semakin terpinggirkan dan seolah hilang dalam pikiran bangsa. Pancasila saat ini tidak diterapkan dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan.

Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie dalam keynote Speaker Reaktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Pendidikan Untuk Pemebentukan Karakter Bangsa yang diselenggarakan POKSI X FPG DPR RI di Gedung Pustaka Loka DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (22/6).

Hadir dalam seminar Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR Setya Novanto, Sekretaris FPG Ade Komarudin, anggota FPG Chairuman Harahap, Tantowi Yahya, Andi Rahman, Anton Sihombing, Azwir Daini Tara. Serta pembicara antara lain Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Djalal, Ketua Umum PGRI Sulistyo, Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar, dan Dekan FEIS Universitas Bakrie Tony Bambang Trihartanto, serta moderator anggota Komisi X DPR dari FPG Ferdiansyah.

Menurut Ical sapaan Aburizal Bakrie, Indonesia harus membentengi diri dari dampak negatif arus liberalisasi dan globalisasi dengan reaktualisasi Pancasila yang diajarkan kepada siswa didik pada semua jenjang pendidikan yang ada.

Untuk itu, perlu sebuah kebijakan agar Pancasila dijadikan mata pelajaran atau mata kuliah wajib dalam dunia pendidikan Indonesia. Dengan demikian, peserta didik tidak lagi asing dengan Pancasila, tetapi juga diberikan kesempatan untuk memahami secara mendalam hakikat dan nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

"Pendidikan Pancasila tidak saja diharapkan mampu memperkuat nasionalisme peserta didik, tetapi juga memperkokoh moral dan karakter bangsa, serta peserta didik sejak awal telah memahami ideologi negaranya sebagai dasar dan orientasi dalam kehidupannya," ujar Ical.

Mantan Menko Kesra ini tak bisa membayangkan bangsa Indonesia ke depan mempunyai generasi muda yang tidak memiliki jati diri Pancasila. Padahal Pancasila merupakan warisan pertama para pendiri bangsa.

Terkait dengan hal tersebut, Ical menyatakan bahwa partainya menharapkan agar Pancasila kembali dijadikan mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah mulai dari jenjang sekolah dasar hingga pendidikan tinggi.

"Dengan demikian tidak akan ada kondisi generasi muda yang merasa asing dengan idiologi negaranya sendiri," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua FPG DPR Setya Novanto menyatakan, optimistis bila Pancasila dimasukkan dalam kurikulum sekolah tentunya akan membangkitkan kesadaran baru dalam rangka pembentukan karakter bangsa yang mampu menciptakan manusia Pancasilais dan memiliki moralitas dan akhlak mulia yang pada gilirannya melahirkan sosok pemimpin bangsa yang Pancasilais pula.

Dia menjelaskan, secara formal Pancasila diakui sebagai dasar negara, tapi implementasinya tidak dijadikan pilar dalam membangun bangsa.

Revisi UU Sisdiknas

Wakil Ketua Komisi X DPR Rully Chairul Azwar menyatakan, FPG DPR akan mengevaluasi kurikulum mata pelajaran Pancasila dan pendidikan karakter bangsa secara menyeluruh, sehingga Pancasila harus menjadi pelajaran wajib mulai dari jenjang paling bawah (paut) hingga perguruan tinggi.

Menurut Rully,salah satu instrumen yang dilakukan untuk menjadikan Pancasila masuk kurikulum wajib di sekolah-sekolah, kalau perlu merevisi Pasal 37 UU 20/2003 tentang Sisdiknas, yang mengatur tentang Pancasila sebagai landasan hukum dan pedoman untuk diajarkan di sekolah-sekolah.

"FPG DPR siap mempelopori revisi UU Sisdiknas dan memasukkan Pancasila dalam kurikulum nasional. Selain itu, dalam jangka pendek perlu gerakan nasional dengan cara penegakan mekanisme punishment and reward lewat penciptaan hukum yang mendukung terwujudnya pembentukan karakter bangsa unggul dengan efek paksa," tegasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal mengatakan, belum dapat memastikan apakah mata pelajaran tersebut akan kembali dimasukkan dalam kurikulum wajib tahun ajaran 2011/2012. Menurutnya, saat ini semua pihak seyogyanya dapat membantu muatan apa yang akan dimasukkan ke dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraam (PKn).