Diindikasi adanya temuan sejumlah kecurangan (tidak fair) dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa (pilkades) di beberapa desa yang serentak digelar di 29 desa se-Pemko Subulussalam, sejumlah kalangan minta walikota Subulussalam menunda penerbitan Surat Keputusan (SK) hingga pelantikan Kades terpilih.

Pasalnya, indikasi kecurangan yang disinyalir dilakukan oknum panitia, intimidasi hingga keabsahan ijazah sejumlah oknum kandidat telah menghasilkan Pilkades yang tidak sehat bahkan menyisakan persoalan-persoalan negatif.

Seperti dilaporkan anggota DPRK Subulussalam, Darwinsyah, tadi siang, menyebutkan, indikasi ijazah sejumlah kandidat kades di kecamatan Rundeng ditengarai bermasalah.

Dikatakan, pihaknya menemukan adanya oknum calon Kades yang menggunakan ijazah bermasalah, seperti kepemilikannya tidak berdasarkan prosedur sebagaimana idealnya seseorang mendapatkan ijazah.

Disebutkan, banyak kandidat saat mendaftarkan diri dalam pilkades di sana menggunakan ijazah yang diperoleh hanya dengan modal Rp2,5 juta dan dikeluarkan oleh sebuah lembaga pendidikan tertentu.

“Banyak calon yang lulus saat penjaringan menggunakan ijazah yang dikeluarkan oleh suatu lembaga tertentu dan hanya dengan modal dua juta lima ratus memperoleh ijazah itu,” tandasnya.

Karenanya, walikota Subulussalam diharapkan menyikapi fenomena ini dengan penuh bijaksana. “Paling tidak, evaluasi ijazah para kandidat yang ditengarai bermasalah, bila perlu pemilihan ulang sehingga kepala kampong yang terpilih benar-benar berkualitas dan tidak menggunakan data yang tak jelas,” imbuhnya.

Dinilai, jika oknum pemilik ijazah yang diperoleh dengan cara membeli diterima mencalonkan diri menjadi Kades sebagai suatu pembohongan publik. Disisi lain, feneomena seperti itu nyaris melemahkan semangat generasi untuk bersekolah.

“Untuk apa sekolah tinggi-tinggi kalau toh ada lembaga yang bisa mengeluarkan ijazah jika sewaktu-waktu diperlukan,” katanya.