Sistem Single Operation KRL Jabodetabek Harus Ditinjau Ulang

Tanggal 2 Juli 2011 merupakan batas akhir pengoperasian KRL Ekonomi AC Jabodetabek (tarif Rp 5.500 Depok/Bogor dan tarif Rp 4.500 Serpong/Bekasi/Tangerang) dan KRL AC Ekspres Jabodetabek (tarif Rp 11.000 Bogor). Pemberhentian seluruh operasi KRL tersebut digantikan dengan KRL AC single operation Jabodetabek (tarif Rp 9.000 Depok/Bogor dan Rp 8.000 Serpong/Bekasi/Tangerang).

Terhadap rencana pemberlakuan single operation ini, anggota Komisi V DPR Sigit Sosiantomo meminta pemerintah melalui Menteri Perhubungan agar melakukan peninjauan ulang pemberlakukan sistem ini. "Banyak dampak negatif atas pemberlakukan sistem ini yakni berkurangnya pelayanan PT KAI untuk masyarakat kurang mampu," kata Sigit dalam siaran pers yang diterima Jurnalparlemen.com, Kamis, (23/6).

Dengan sistem yang baru, anggota Fraksi PKS ini melihat hampir 50 persen jumlah jadwal perjalanan KRL Ekonomi mengalami penurunan, dari 17 jadwal perjalanan KRL Ekonomi per harinya hanya menjadi 9 perjalanan. Sigit menegaskan bahwa program ini jelas tidak memperhatikan rakyat kecil dan menyalahi amanat UUD tentang Pelayanan Umum. "Dalam penggalan pasal 34 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanaan umum yang layak," ujarnya.

Sigit menjelaskan, kewajiban pemerintah juga memastikan bahwa rakyatnya mendapat pelayanan yang layak. Kereta ekonomi merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. "Pemerintah harus memastikan kelayakannya, baik dari sisi jumlah perjalanan maupun kualitas keretanya," tukasnya.

Untuk itu, Sigit dengan tegas meminta pemerintah meninjau bahkan membatalkan rencana pengoperasian single operation jika ternyata akan menyebabkan berkurangnya jumlah perjalanan KRL ekonomi "Dengan berkurangnya jumlah perjalanan KRL Ekonomi akan menyebabkan semakin padatnya gerbong KRL ekonomi dan secara kualitas akan semakin memprihatinkan," kata legislator dari daerah pemilihan Jawa Timur I ini.

Sigit memberikan solusi apabila alasan pengurangan jumlah jadwal perjalanan KRL Ekonomi dikarenakan kurangnya subsidi Pemerintah terhadap biaya Public Service Obligation (PSO) kepada PT KAI maka Pemerintah harus menambah besaran subsidi PSO tersebut. Solusi ini dapat mengatasi kelangkaan KRL Ekonomi. "Pemerintah juga harus tinjau ulang kenaikan tarif KRL Ekonomi AC dari Rp 5.500 menjadi Rp 9.000 dengan sistem single operation," pungkasnya.