Pekan depan, Komisi A DPRD Makassar kembali akan memanggil pemilik stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Selain pemilik SPBU, pada kesempatan yang sama, Dewan juga memanggil Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (DTRB),Pertamina, dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas). 

Ketua Komisi A Rahman Pina menjelaskan, pemanggilan itu dilakukan karena pada pertemuan pertama dan kedua yang membahas soal SPBU,belum juga mencapai kesepakatan.“ Belum ada solusi yang bisa disimpulkan terkait keberadaan SPBU yang selama ini dipermasalahkan,” katanya, kemarin. Pada pertemuan pertama, 32 SPBU hadir pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan dinas terkait.

RDP tersebut terkait keberadaan SPBU yang tidak memiliki izin dampak lalu lintas (amdalalin). Selain tak punya izin amdalalin,beberapa SPBU juga mengambil badan jalan. Sepekan setelah pertemuan tersebut,Komisi A kembali mengumpulkan pemilik SPBU dengan pihak Pertamina. Dalam pertemuan tersebut,Pertamina mengakui bahwa pembangunan SPBU sesuai izin Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Namun, Dishub Makassar dan DTRB Makassar juga berbeda pendapat soal keberadaan SPBU tersebut.“Sudah dua kali pertemuan tidak pernah ada satu pemahaman antara Dishub dan DTRB. Karena itu, mereka akan diberi waktu selama satu pekan. Pekan depan, kami akan kumpulkan kembali mereka,”ujarnya. Politikus Partai Golkar ini mengatakan,sebelumnya jumlah SPBU di Makassar ada 32 dan semuanya tidak memiliki amdalalin.

Saat ini jumlah SPBU yang ada di Makassar sebanyak 38 unit. Padahal pada rapat sebelumnya, pihak Pertamina diimbau tidak lagi memberikan izin kepada pengusaha yang akan membangun SPBU. Anggota Komisi A lain,Yusuf Gunco, menilai, keberadaan SPBU di Makassar yang jaraknya berdekatan sangat mengganggu pengguna jalan.Keberadaan SPBU itu juga menyebabkan Kota Makassar makin semrawut.