Panja Perumahan dan Aset TNI meminta kepada pemerintah agar biaya sertifikasi tanah milik TNI diperbesar. Begitulah harapan Ketua Panja Perumahan dan Aset TNI Mayjen (Purn) Salim Mengga.
 
"Saya lupa, untuk tahun ini atau 2009, alokasi anggaran sertifikasi tanah milik TNI untuk tiga angkatan itu cuma Rp 1 miliar. Pasti tidak cukup. Karena perkiraan kasarnya memerlukan ratusan miliar," tutur anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat ini kepada Jurnalparlemen.com di Jakarta, Kamis (13/5).
 
Salim juga meminta pemerintah agar lebih berperan dalam permasalahan sertifikasi tanah dan perumahan TNI. Sebab, TNI merupakan alat pertahanan Negara. Dengan demikian, imbuhnya, seharusnya Negara yang pro aktif menjaga dan memenuhi kebutuhan TNI.
 
"TNI tidak punya duit untuk pengadaan sertifikasi. Karena itu kita meminta alokasi pendanaan atau pengadaan sertifikat untuk tanah-tanah milik TNI kepada pemerintah melalui APBN," pungkasnya.