Masalah seleksi Akademi Kepolisian di Polda Maluku yang tidak mencerminkan keterwakilan daerah, mulai melebar. Masalah ini mulai sampai di telinga DPR RI. Lembaga wakil rakyat itu, meminta Polda agar memperhatikan pentingnya keterwakilan anak daerah dalam penjaringan Akpol.

Peringatan ini disampaikan Anggota DPR RI, Sony Waplau. Dia mengatakan Polda Maluku dan Panitia Seleksi Akademi Kepolisian di Maluku harus mempertimbangkan keterwakilan anak daerah Maluku dalam seleksi Akpol. Karena ini yang memberikan gambaran kebhinekaan dalam NKRI pada korps Bhayangkara.

“Kami berfikir keterwakilan anak daerah sangat penting. Di mana-mana ada syarat yang bisa dipertimbangkan untuk keterwakilan anak daerah. Misalkan pada masalah bobot nilai, ini harus ada semacam dispensasi kepada anak daerah Maluku. Di mana-mana terjadi seperti ini,” tandas Waplau, kepada Ambon Ekspres, di gedung DPR RI, kemarin.

Apalagi proses penerimaan dilakukan Maluku. Tidak wajar jika yang lulus adalah anak di luar Maluku. Apalagi disebutkan di berbagai pemberitaan di Maluku, bahwa yang lulus diduga merupakan titipan dari sejumlah petinggi kepolisian.

“Ini tidak boleh terjadi. Karena untuk menciptakan penegakan hukum yang bersih, harus dimulai dari tingkat bawah. Tingkat bawah itulah perekrutan,” katanya.

Anggota Fraksi Demokrat DPR RI ini menegaskan, bila dugaan penitipan petinggi Polri dalam seleksi Akpol di Maluku terbukti dan benar terjadi, maka ini sungguh memalukan. “Saya harap ini tidak boleh terjadi lagi di masa yang akan datang,” tandasnya.

Dia juga mendukung langkah DPRD Maluku memanggil Polda Maluku untuk mempertanyakan proses penjaringan Akpol yang dilakukan di Maluku.