Banyaknya tanah milik TNI yang belum belum disertifikasi dikhawatirkan akan menjadi masalah di kemudian hari. Konflik dengan masyarakat yang ujung-ujungnya membenturkan TNI dengan rakyat terbukti telah terjadi beberapa kali.
"Masalah tanah ini bisa dijadikan alat untuk membenturkan atau mengadu domba," kata Ketua Panja Tanah dan Aset TNI, Mayjen (purn) Salim Mengga dari Fraksi, Minggu (16/5).
Salim mengambil contoh salah satu bentrokan yang dipicu kasus tanah di Jawa Timur. Bentrokan itu, kata Salim, mengakibatkan jatuhnya korban jiwa karena terkena peluru nyasar. Banyak pihak yang kemudian keliru dalam menilai kasus tersebut, dan melimpahkan kesalahan kepada tentara. Padahal, tambahnya, tentara hanya menempati dan diberi hak untuk mengunakannya sehingga punya tanggung jawab pengamanan. Ada masalah di lapangan tapi yang selalu disalahkan adalah tentara.
"Ya jangan begitu, mereka kan bekerja untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah negara kita," ujarnya.
Karena potensi konflik yang begitu tinggi dalam masalah pertanahan milik TNI ini, lanjut Salim, maka Komisi I DPR khususnya Panja Tanah dan aset TNI meminta negara atau pemerintah berperan aktif dan serius menyelesaikan kasus dan masalah pertanahan ini, baik dengan program sertifikasi maupun langkah-langkah yang lain.
"Karena itu kita minta negara atau pemerintah lebih berperan, karena masalah tanah ini bisa dijadikan alat untuk membenturkan atau mengadu domba tentara dengan rakyat," tandasnya.
Untuk menuntaskan persoalan ini, Panja Tanah dan Aset TNI berencana mengundang Badan Pertanahan Nasional (BPN). "Kalau tidak akhir bulan ini, maka awal bulan kita undang lagi BPN, untuk menghitung biayanya berapa? Untuk kita mintakan ke pemerintah," ungkapnya.
Salim menjelaskan, BPN diundang rapat di DPR untuk mendapat penjelasan dan penyelesaian dalam rencana program sertifikasi tanah milik TNI, agar tanah-tanah milik TNI memiliki kejelasan status dan kekuatan hukum dalam hal kepemilikannya. Kejelasan status ini penting, sambung anggota Komisi I DPR ini, agar tanah-tanah milik TNI tidak diserobot orang, lalu ketika ada bentrok malah tentara yang disalahkan.
"Kerancuan dan bentrokan dengan masyarakat yang terjadi selama ini, karena tidak ada kepastian hukum dari pemerintah," tegasnya.
