Komisi VIII DPR RI mempertanyakan rendahnya penyerapan anggaran Kementerian Sosial (Kemsos). Pada semester pertama atau bulan Januari 2011 sampai dengan 30 Juni 2011, anggaran yang terserap hanya 23,69 persen.

"Pada semester II apa yang menjadi target supaya terserap baik. Apa skala prioritas program, sebab Kemensos harus mampu menyerap sisa anggaran 76 dan APBN-P 2011," kata anggota Komisi VIII DPR RI Mahrus Munir dalam Rapat Kerja dengan Kemsos di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (12/7).

Politisi Partai Demokrat tersebut menduga, rendahnya penyerapan anggaran itu karena terdapat kesenjangan mencolok antara program dan anggaran. "Ini terlihat tidak ada grand design yang jelas dengan anggaran yang ada," ujarnya.

Anggota Komisi VIII dari F-PG Humaedi juga mengkritisi rendahnya penyerapan anggaran Kemsos. "Rendahnya daya serap dengan persoalan anggaran, itu berbeda. Penyerapan rendah itu bisa disebabkan lambatnya pembuatan kuasa penggunan anggaran. Kiat apa yang dilakukan supaya lebih cepat," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VIII F-PKS Jazuli Juwaini mengatakan, hampir seluruh kementerian pada semester I ini serapan anggarannya tidak ada yang melebihi 40 persen. "Pencairan itu terkendala pada hal teknis. Apa ada kendala di Kemenkeu? Itu sudah kita pertanyakan saat rapat di Badan Anggaran," jelasnya.

Meskipun sebagian besar anggota mempertanyakan serapan anggaran Kemsos yang rendah, beberapa anggota Komisi VIII DPR RI setuju apabila Kemsos memperbesar usulan tambahan anggarannya pada APBN-P tahun 2011. "Anggaran ini perlu ditambahkan, karena berapa pun yang dianggarkan untuk Kemensos ini tidak akan cukup dan belum apa-apa," kata anggota Komisi VIII F-PG HM Busro.

Menanggapi kritikan tentang rendahnya serapan anggaran itu, Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri menyakinkan bahwa anggaran Kementerian Sosial akan dioptimalkan pada beberapa program prioritas dalam 2-3 bulan ke depan.

"Di daerah, hampir 3 triliun ke daerah. Untuk lansia ada masalah dengan PT Pos, anggaran 300 ribu tetapi PT Pos minta tambahan 7.000. Mandeknya di PT Pos. Kita juga memberikan tekanan, kalau nggak serius kita pindahkan ke daerah lain terkait dengan dana dekonsentrasi. Bulan-bulan ini akan turun besar, akan terjadi serapan 2-3 bulan ini karena dikucurkan," jelasnya