Komisi X mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk memberikan perhatian khusus kepada penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan (Vokasi). Pendidikan Vokasi diharapkan dapat menciptakan siswa yang ahli, terampil, dan siap kerja. “Pendidikan vokasi diharapkan dapat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja yang diinginkan perusahaan,” kata Wakil Ketua Komisi X Abdul Hakam Naja, saat memimpin Tim Kunker di Jawa Tengah.
Menurut Abdul Hakam Naja, Komisi X sedang merencanakan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Kejuruan. Ini sebagai upaya mengintergrasikan sektor pendidikan yakni Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan pendidikan tinggi, dengan sektor industri. Untuk itu, DPR akan segera membentuk Panitia Kerja pendidikan kejuruan yang bertugas menyusun rekomendasi.
Hakam menyatakan dalam penyususnan perundangan ini, Jawa Tengah Kota Solo pada khususnya akan menjadi rujukan. Karena solo dapat dinilai telah matang dan siap dalam penyelenggaraan pendidikan kejuruan, terlebih dengan perencanaan sebagai kota vokasi. Selain itu, dia juga sangat beraspresiasi dengan telah dimulai pembangunan Solo Techno Park (STP) sebagi integrasi antara pendidikan dengan dunia kerja.
Saat Mengunjungi SMK 2 Surakarta, Anggota Komisi X DPR RI sangat kagum dengan potensi yang ditunjukan oleh siswa. Mereka telah berhasil merakit Labtop. “ini tenaga kerja potensial yang dapat menjadi dicari perusahaan,” kata Parlindungan Hutabarat (F-PD). Menurutnya perusahaan mencari Sumber Daya Masunia yang terampil dan siap bekerja.
