Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan menetapkan tata tertib baru hasil revisi dari peraturan DPRD nomor 1 tahun 2010 tentang tata tertib.  

Sebelum ditetapkan Ketua Pansus Tatib DPRD Sulsel, Adnan Purictha Ichsan dalam rapat pimpinan diperluas di Makassar, Jumat, membacakan ringkasan tatib yang terdiri atas 59 halaman, 16 Bab dan 131 Pasal.

Meski telah ditetapkan, Pansus gagal merumuskan satu muatan dan diputuskan dikembalikan ke pimpinan yakni pembagian beban kerja setiap komisi dengan mitranya, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SPKD).
"Di Pansus terjadi tarik-menarik, sehingga kami sepakat serahkan kepada pimpinan," ucap Adnan dalam rapat pimpinan diperluas sehari sebelumnya.

Fraksi Golkar dengan juru bicara, Ajiep Padindang mengemukakan perlu ada ketegasan dalam Tatib terkait pembagian bidang kerja komisi, antara pendekatan fungsional atau pendekatan kemitraan.

Ia juga sempat meminta agar pansus menuntaskan pembagian kerja komisi yang jelas.
Sebelumnya dalam rapat paripurna DPRD Sulsel, Komisi C Bidang Pendapatan dengan Komisi E Bidang Kejaheteraan Rakyat berbeda pendapat soal laporan keuangan program beasiswa S3 internasional.

Komisi C sebelumnya ngotot membahas penyaluran beasiswa tersebut melalui SKPD mitra kerjanya yakni Badan Pengelolaan Keungan Daerah (BPKD), sementara Komisi E memprotes karena Dinas Pendidikan adalah mitra kerjanya.

Sementara Ketua DPRD Sulsel Moh Roem menyatakan akan membagi kembali pembagian tugas komisi terhadap mitra kerja, agar tidak lebih merata.

Mitra Komisi C, D, dan E selama ini paling banyak mengelola anggaran, jika dibandingkan dengan mitra Komisi A dan B.

Anggota Pansus Tatib DPRD Sulsel Afandy Agusman Aris mengatakan, salah satu pasal yang bertambah dalam Tatib adalah kewajiban setiap legislator untuk menggunkan pakaian adat saat perayaan HUT Sulse