Sementara pihak meragukan kredibilitas DPR. Karena itu, DPR menyusun rencana strategis (Renstra) untuk meningkatkan kredibilitas di mata publik.

"Karena banyak sekali pertanyaan kredibilitas tentang parlemen, dan (memang) tingkat kepercayaan masyarakat (kepada DPR) rendah. Karena itu kita ingin mewujudkan lembaga ini lebih kredibel di mata masyarakat melalui pembentukan Renstra DPR," kata Wakil Ketua BURT Pius Lustrilanang di Puncak, Bogor, baru-baru ini.

Menurut Pius, DPR memiliki tugas berat dalam menjalankan fungsinya yaitu pengawasan, legislasi, dan anggaran.

"Kita mengakui bahwa kinerja DPR lemah khususnya di bidang legislasi, tahun lalu kita menargetkan sekitar 70 RUU namun yang selesai hanya 8 UU, namun dari produktivitas DPR lebih baik dibandingkan pemerintah," paparnya.

Setiap komisi, lanjutnya, maksimal membahas RUU untuk dua kali masa sidang dan dapat diperpanjang satu kali.

"Jadi setiap tahun tidak lebih dari empat UU keseluruhan maksimal yang seharusnya 44 UU," ungkapnya.

Menurutnya, dalam satu minggu maksimal sehari untuk melaksanakan fungsi legislasi. Belum lagi masa reses yang empat kali sehingga empat bulan tidak menjalankan legislasi.

"DPR harus paham bahwa target seharusnya tidak boleh lebih 70 UU kecuali UU ratifikasi, pemekaran," tambah Pius.