Eksistensi lembaga DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), sepertinya dianggap sebelah mata oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Bangka Belitung.
Pasalnya, Biro Kesra selaku mitra Komisi IV DPRD Babel tidak menghadiri pertemuan terkait pertanggungjawaban LKPJ Gubernur Babel tahun 2010, meski telah terjadwalkan. Akibatnya, para anggota Komisi IV terpaksa menunggu dan merasa dilecehkan karena yang ditunggu akhirnya tak juga datang.
Sekretaris Komisi IV DPRD Babel, Jawarno KS menyesalkan ketidakhadiran Kepala Biro Kesra, Cholil pada pertemuan itu. Kepada Rakyat Pos, di ruang Komisi IV, Selasa (19/7) kemarin Jawaro menjelaskan, dari jadwal yang telah disepakati yakni pukul 09.00 WIB harusnya Kepala Biro Kesra hadir.
Namun ditunggu hingga pukul 12.00 WIB, tak satu pun pegawai Biro Kesra yang hadir menemui Komisi IV. Karenanya ketidakhadiran itu dinilai sudah mencoreng Komisi IV, apalagi pemberitahuan secara tertulis maupun lisan tidak disampaikan oleh Biro Kesra.
“Jadwal jam sembilan pagi, tapi sampai sekarang (12.00 WIB-red), mereka tidak hadir. Kami di Komisi IV merasa sangat dilecehkan. Alasan mereka tidak datang juga kita tidak tahu, tidak ada secara tertulis ataupun lisan,” kata Jawarno kesal.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Babel ini meminta Gubernur dan Sekda sebagai atasan Kepala Biro Kesra untuk menyikapi ini dan menindaklanjuti sikap bawahannya.
Jawarno menyebutkan, rapat mengenai LKPJ gubernur itu digelar Komisi IV dengan 9 mitra selama dua hari. Rapat itu dalam rangka meminta pertanggungjawaban kepada mitra terkait LKPJ Gubernur tahun 2010. Baik itu mengenai anggaran hingga realisasi yang dilakukan.
“Ini juga sekaligus menindaklanjuti temuan-temuan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI. Kita ingin tahu sejauh mana sudah ditindaklanjuti persoalan ini,” ungkapnya.
Kendati demikian ia menguraikan, bahwa dari 9 mitra komisi IV tersebut, kesalahan terbanyak ada di administrasi saja. “Untuk mitra yang dipanggil Komisi IV, realisasi APBD 2010 cukup baik dan realisasi anggaran yang terserap mencapai 90 persen. Cukup bagus untuk tahun ini (2011),” tukasnya.
Tapi di kesempatan sama Anggota Komisi IV lain, Rian Tarol menambahkan, dengan tidak adanya pemberitahuan terkait ketidakhadiran Kepala Biro Kesra saat diundang Komisi IV, hal ini sangat melecehkan rakyat. Karena yang akan dibahas saat itu adalah LKPJ Gubernur tahun 2010 mengenai penggunaan uang rakyat, sementara dewan adalah perwakilan dari rakyat.
“Ini persoalan uang rakyat. Kepada Gubernur, kita minta Kepala Biro Kesra ini dapat ditindak tegas, karena sudah melecehkan dewan,” tegas Rina.
Sayangnya, hingga berita ini dirampungkan tadi malam, Kepala Biro Kesra, Cholil belum berhasil ditemui untuk konfirmasi lebih lanjut.
