Komisi VI DPR RI mendesak Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar untuk meninjau ulang komposisi Dewan Komisaris PT Semen Padang (PTSP). Hal tersebut setidaknya sebagaimana dikatakan oleh anggota Komisi VI DPR RI, Lukman Edy, usai melakukan kunjungan kerja (kunker) ke PTSP yang berlangsung pada 23-27 Juli 2011 ini.

"(Keberadaan) Dewan Komisaris PT Semen Padang yang baru saja diangkat awal Juni lalu, dirasa sarat dengan praktek kolusi dan nepotisme, dan pengangkatan tersebut ditentang oleh masyarakat setempat," tegas Lukman Edy, saat dihubungi, Kamis (28/7). Ia melanjutkan, oleh karena itu Komisi VI akan mengingatkan pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, untuk memproses ulang komposisi Komisaris PTSP tersebut.

Pandangan serupa juga dikatakan oleh anggota Komisi VI lainnya, Iskandar D Syaichu dari Fraksi PPP. Menurut dia, pengangkatan Dewan Komisaris PTSP itu jelas menunjukkan adanya kepentingan kelompok tertentu. "Komisi VI DPR RI akan meminta klarifikasi kepada Menteri BUMN. Bagaimana sih rekrutmen Komisaris di PTSP? Karena sebagian nama dari Dewan Komisaris saat ini tidak menunjukkan kapasitas dan kapabilitas. Yang terlihat, ada kepentingan kelompok dan partai tertentu," kata Iskandar.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno menyebutkan, dengan adanya dugaan KKN dalam penunjukan Dewan Komisaris PTSP tersebut, maka BUMN bisa disebut sudah berubah nama. "BUMN itu tak lagi berarti Badan Usaha Milik Negara, tapi Badan Usaha Milik Nenek-moyang," katanya.

Untuk diketahui, Menteri BUMN telah mengangkat lima orang yang ditunjuk sebagai komisaris PTSP. Mereka adalah Letjen Purn Muzani Syukur yang dipercaya menjadi Komisaris Utama, serta Shofwan Karim, Imam Hidayat, Basril Basyar dan Syarlinawati Akbar.

Dalam hal ini, Syarlinawati misalnya, dikenal sebagai kakak kandung politisi Partai Golkar, Patrialis Akbar, yang kini jadi Menteri Hukum dan HAM. Syarlinawati disebut pernah menjadi guru di salah satu sekolah dasar (SD) di Lubuk Begalung, Padang, selain juga aktif di Partai Amanat Nasional dan menjabat Ketua Umum Forum Silaturahmi Kotamadya Padang.

Sedangkan Basril Basyar, selain menjadi dosen di Unand, diketahui juga merangkap Ketua PWI Sumatera Barat dan tercatat pula sebagai kader Partai Demokrat. Sementara Shofwan Karim, selain menjabat Rektor Universitas Muhammadiyah Padang, juga merupakan Ketua DPW Muhammadiyah dan disebutkan diduga merupakan "titipan" dari salah seorang senator asal Sumbar.