Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama ini dikenal memegang fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Tapi di sisi lain, DPR diakui masih lemah dalam menghadapi pemerintah, dengan alasan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia (SDM) khususnya staf ahli masih jauh di bawah yang dimiliki eksekutif.

Menurut Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso, misalnya saja dalam proses budgeting yang masih tercentrum atau terpusat di pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan. "Legislasinya ternyata masih pemerintah. Harusnya terpusat di DPR," ucap Priyo di Jakarta, Kamis (28/7).

"Begitu juga dengan masalah perencanaan anggaran, DPR belum seperkasa seperti yang kita inginkan sesuai Undang-Undang," katanya. Menurut dia, lemahnya posisi itu karena berbagai masalah. "Karena infrastruktur, dan staf di DPR (kualitasnya) jauh dibanding pemerintah," tambah politisi Partai Golkar itu.

Namun, kalau semua harus mengandalkan staf ahli, lantas apa kerja para anggota DPR? "Kalau di pemerintah itu, (apakah) memang semuanya menteri yang mengerjakan? Kalau tidak diserahkan ke staf ahli, tidak mungkin. Menteri itu hanya menyetujui. Yang mengerjakan (juga) staf ahli," kilah Priyo.

Priyo menegaskan, impiannya ke depan adalah sistem pengganggaran akan bergeser ke DPR. Di mana menurutnya yang sekarang terjadi masih terpusat di pemerintahan, sehingga yang dibahas di DPR lebih pada reaksi atas postur anggaran yang dirancang pemerintah. "Itu tidak ideal. Kita mesti bangun budgeting center. (Tapi) Bukan karena ketidakmampuan. Karena tidak ada anggaran untuk itu. Bukan hanya fasilitas, termasuk SDM," ungkapnya.

Priyo juga meminta Badan Anggaran (Banggar) DPR jangan dulu diberi judgement negatif, karena mereka menurutnya bekerja untuk kepentingan negara. "Kalau mereka semua meletakkan jabatan, bagaimana? Banggar, termasuk (juga) Baleg, Pansus, ingin kita pusatkan semuanya di DPR. Kalau di luar negeri, mereka (bahkan) punya tempat persidangan musim panas. Kalau kita, cukup di Kopo, tempat kita yang juga murah meriah," katanya lagi.