Proyek Wisma Atlet di Jakabaring Sumatera Selatan dan proyek pusat olah raga Hambalang di Bogor, Jawa Barat menjadi misteri.Kedua kasus tersebut menjadi sorotan publik di kalangan juru tinta, sampai saat ini belum bisa terungkap.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR, Tamsil Linrung membantah jika urusan anggaran selalu berurusan dengan Badan Anggaran (Banggar).

Menurut Tamsil, Banggar hanya mengetahui dana secara global alias gelondongan. "Setahu kami, anggaran Wisma Atlet sebasar Rp 350 miliar. Jadi tidak benar semua di Banggar," ujarnya saat diskusi di gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/7/2011).

Tamsil menambahkan, koordinator anggaran Komisi X (bidang pendidikan) DPR RI Angelina Sondakh tidak melaporkan ke Badan Anggaran tentang anggaran tersebut. Koordinator Anggaran Komisi membicarakan persoalan tersebut dengan mitra kerjanya. "Dia (Anggie) tidak bicara dengan Banggar,"

Begitu pula dengan proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang, secara detil Banggar tidak mengetahuinya. "Banggar tidak terlalu detil, kita mendengar pemerintah mengajukan," paparnya.

Anggaran proyek pembangunan pusat olahraga Hambalang sebesar Rp3,5 triliun. Adapun anggaran yang sudah mengucur sebesar Rp 1,2 triliun.

Ketika ditanya siapa yang mengetahui proyek Hambalang ? Politikus PKS ini menyebutkan, jika proyek tersebut tercantum di APBN 2010 maka yang mengetahui yakni Harry Azhar Azis (mantan Ketua Banggar), Mirwan Amir (Wakil Ketua Banggar), dan Angelina Sondakh (Koordinator Anggaran Komisi X/anggota Banggar).

Mengenai kemungkinan adanya praktik mafia anggaran dalam pembahasan anggaran di DPR, Tamsil menegaskan peluang terjadinya praktik mafia anggaran terbuka. "Peluang mafia anggaran bisa ada di Komisi, badan anggaran komisi, banggar, termasuk di eksekutif," jelasnya kepada wartawan.

Ditempat terpisah, dalam kesempatan tersebut mantan anggota Badan Anggaran (Banggar) Ramson Siagian menyebutkan, meski satuan tidak dibahas di masing-masing komisi. Namun ada koordinator anggaran di tiap-tiap komisi. "Kalau mau bermain, di pos-pos anggaran bisa dimainkan. Ini karena kelemahan sistem kita," ucap Ramson.

Terkait kasus yang menimpa di Kementerian Pemuda dan Olahraga, Ramson menyebutkan jika melihat peningkatan angaran di kementerian tersebut memang dari tahun ke tahun selalu meningkat. "Seperti tahun anggaran 2009 Rp 800 miliar, 2010 Rp 2,3 triliun, 2011 sebesar Rp3 triliun dan APBNP 2011 sebesar Rp4 triliun. Ini ruang makin terbuka permainan," ujarnya.