Kalangan DPRD dan masyarakat mempertanyakan kelanjutan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Upper Cisokan di Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Padahal, pada April lalu tersiar kabar Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Bank Dunia sudah menggelar rapat dengan Komisi A DPRD Kota Cimahi membahas tentang pembebasan lahan yang bakal terkena proyek itu. “Proyek ini belum ada kepastian sama sekali. Masyarakat bertanya-tanya jadi atau tidak? Saya meminta Pemda turun tangan untuk memberikan sosialisasi terkait dengan pembebasan lahan ini,” kata Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) Samsul Ma’arif di Bandung Barat, kemarin. 

Dia khawatir, ketidakjelasan ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Selain itu, kondisi itu rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, Samsul meminta Asisten Daerah Bidang Pembangunan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait harus proaktif membantu proses pembebasan lahan ini supaya ada kejelasan. Terlebih, menurut warga sudah banyak muncul calo-calo tanah yang berusaha mengambil keuntungan dari kondisi ini. Kepala Desa Bojongsalam, Kecamatan Rongga, Mustofa, 39, mengaku, beberapa kali pihak warga sudah melakukan pertemuan dengan pihak PLN. 

Namun, pertemuan itu belum menyentuh soal teknis pembebasan lahan dan berapa kompensasi yang akan diberikan ke warga. “Di wilayah saya ada sekitar dua kampung yang bakal terkena proyek ini sehingga lahannya harus dibebaskan,” katanya.