Profesi prajurit TNI harus dihormati sehingga negara harus memperhatikan kesejahteraan para purnawirawan untuk mendapat rumah tinggal.

Hal tersebut dikatakan wakil ketua Komisi I DPR RI, Hayono Isman saat acara temu wicara mengenai status hukum warga kompleks Angkatan Darat (AD) Mampang Prapatan, Jakarta Selatan (Minggu, 6/6).

"Karena Prajurit TNI adalah pegawai negara yang profesinya mempertaruhkan nyawa demi NKRI," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa Komisi I DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) perumahan TNI untuk mencari solusi bagi penghuni yang tinggal di kompleks perumahan TNI. Komisi I mengupayakan agar purnawirawan dan ahli waris dapat membeli rumah yang mereka tempati.

Hayono yakin di tahun 2010 ini Panja tersebut sudah bisa menghasilkan rekomendasi bagi TNI.

"Saya akan memperjuangkan, Komplek di Mampang Prapatan sudah tidak layak lagi menjadi komplek pendukung operasional TNI sehingga menjadi golongan 3," imbuh mantan Menegpora itu.

Terkait dengan permasalahan Kompleks AD di Mampang Prapatan, Hayono mengatakan bahwa warga yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan menjadi perhatian Panja dan rumah itu dapat dibeli.

"TNI juga harus mempunyai dana untuk membangun kompleks yang baru sehingga salah satu cara pemasukan dengan melepas perumahan yang lama," tuturnya.

Menurut Hayono, warga tidak akan keberatan karena dapat mencicil rumah tersebut selama 20 tahun. Ia juga menjamin tidak akan ada pengosongan oleh TNI kepada warga penghuni kompleks TNI.

"Tidak bisa lagi karena ada kesepakatan di Komisi I dan Menteri Pertahanan,  ada monotarium sampai Komisi I mengeluarkan rekomendasi," tandas Hayono.