Menjelang pergantian tahun, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membuat catatan sebagai refleksi tahun 2009 dan proyeksi tahun 2010 sekaligus bahas evaluasi dan atensi. Dalam catatannya, DPD mempersoalkan pembentukan dan pemekaran daerah, wilayah perbatasan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI), climate change dan global warming, kelistrikan dan infrastruktur dasar, anggaran 20% pendidikan dan Ujian Nasional (UN), hingga persoalan mutakhir.
Ketua DPD Irman Gusman (Sumatera Barat) menyampaikan Catatan DPD Menyambut Tahun 2010 di Lobby Gedung DPD Kompleks Parlemen, Senayan--Jakarta, Selasa (29/12). Didampingi Wakil Ketua DPD Gusti Kanjeng Ratu Hemas (DI Yogyakarta), Ketua Komite III DPD Sulistiyo (Jawa Tengah), dan Sekretaris Jenderal DPD Siti Nurbaya Bakar, Irman memaparkannya di hadapan wartawan.
“Menyambut tahun 2010, selalu ada harapan agar apa-apa yang tercapai tahun 2009 kita pertahankan, dan apa-apa yang belum tercapai kita kerjakan tahun depan. Tahun 2010 pasti memiliki tantangan yang berbeda dengan tahun 2009,” ujar Irman. Di tahun 2010, banyak tantangan krisis global, yaitu krisis keuangan, energi, dan pangan--biasa disingkat “3F” (financial, fuel, and food)—serta perubahan iklim dunia.
Khusus di dalam negeri, menjelang 100 hari dan 1 tahun masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, akan terjadi gerakan delegitimasi pemerintahan, ancaman konflik antar-elite, gesekan di level akar rumput yang akhirnya mengganggu stabilitas pemerintahan. Sementara itu, tuntutan reformasi institusi penegak hukum, pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu, dan hukum yang berkeadilan juga akan mengemuka.
Karenanya, sebelum menginjak tahun 2010, DPD menyampaikan catatan sebagai refleksi dan proyeksi di hadapan wartawan sekaligus bersilaturahim. “Karena pergantian tahun tidak sekadar refleksi kita ketika meninggalkan waktu lama dan menjemput waktu baru, melainkan proyeksi kita menyongsong hari esok yang lebih baik dengan berkaca pada hari lalu.”
Catatan DPD Menyambut Tahun 2010 terbagi tiga. Bagian kesatu, catatan progress kerja DPD terlebih setelah pengesahan dan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD; bagian kedua, catatan dalam ruang lingkup fungsi, tugas, dan wewenang DPD sesuai dengan Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan bagian ketiga, catatan situasi dan kondisi terkini.
