Lusa, tepatnya 17 Agustus, Indonesia akan kembali merayakan Hari Kemerdekaan yang ke-66. Semoga saja perayaan ini tidak sekedar berhenti di altar seremonial namun tidak menyentuh akar persoalan bangsa.

Harapan ini disampaikan anggota Komisi III dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, kepada Rakyat Merdeka Online sesaat lalu (Senin, 15/8).

Nasir mengakui, setelah 66 tahun merdeka, Indonesia sudah bisa dinilai sebagai negara yang demokratis. Namun sayang, demokrasi yang dibangun masih jauh dari nilai-nilai kebangsaan dan keteladanan. Berbagai elemen bangsa yang seharusnya saling bahu membahu membangun negeri, malah sibuk dengan urusan sendiri-sendiri.

"Momentum 17 Agustus, harus dijadikan kesepakatan bagi anak bangsa ini untuk memperjuangkan dan membangun daerah-daerah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke agar Indonesia tidak masuk dalam kategori negara bangkrut," kata Nasir.

Nasir mengingatkan, negara bangkrut bukan kisah baru dalam catatan peradaban dunia. Tak sedikit negara yang akhirnya harus tutup buku dan tenggelam ditelan zaman.

"Tapi kurang tepat kalau ada istilah Indonesia bangkrut karena salah urus. Yang benar karena tidak ada yang urus. Rakyat berjalan seperti tanpa ada pemerintahan. Ada koruptor dijemput, sementara ada TKI di negeri orang yang siap dipancung sebab tidak ada bantuan dan perlindungan hukum dari negara asalnya," demikian Nasir.