Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq menilai, masyarakat Papua mempunyai hak untuk menyelenggarakan Kongres Papua III, terlepas  dari kegiatan Kongres itu memiliki muatan politis.

"Yang penting bagaimana Kongres III masyarakat Papua itu tetap ditetapkan bagian dari mengkonsolidasi kondisi sosial politik Papua dan semakin memperkokoh dan memperteguh keberadaan Papua bagian dari NKRI. Di sisi lain, ini bagian dari jalan untuk mendorong Pemerintah Pusat dalam memberikan keseriusan membangun Papua dari aspek kesejahteraannya," ujar Mahfudz Siddiq di Gedung DPR, Senin (22/8)

Terhadap rencana panitia Kongres Papua III yang ingin bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk melaporkan kegiatan itu, Mahfudz menyarankan agar Presiden mempertimbangkan secara serius. Sebab, untuk urusan dan surat Muhammad Nazaruddin saja Presiden merespons.

"Sesuai dengan agendanya, Presiden kan bisa melihat, apakah akan diterima langsung atau didelegasikan kepada menterinya terkait isu yang akan dibahas dalam Kongres tersebut," ujar Wasekjen DPP PKS ini.

Terhadap permintaan Panitia Kongres Papua III agar anggota Dewan asal Papua dapat hadir dan mendampingi acara tersebut, Mahfudz mengatakan, bisa saja anggota DPR asal Papua mengawal dinamika yang terjadi di Papua itu ada dalam bingkai NKRI dan prosesnya tetap berjalan dalam konstitusional.

"Saya kira memang anggota DPR asal Papua dia tetap punya komunikasi, punya interaksi dengan seluruh komponen masyarakat Papua, termasuk dengan mereka yang akan menyelenggarakan Kongres III tersebut," ujarnya.
 
Seperti diketahui terkait dengan rencana masyarakat Papua menggelar Kongres Papua III, panitia pelaksana dan perwakilan masyarakat Papua akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kongres Papua III direncanakan digelar di Jayapura, Papua pada 16-19 Oktober 2011.