Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) yang dibuka di Ballroom Hotel Gran Senyiur, Balikpapan, Jumat (22/1) malam, disesaki ribuan guru. Konferensi Kerja Nasional (Konkernas) PGRI diselenggarakan bersamaan dengan Rapat Kordinasi Pimpinan PGRI Kabupaten/Kota Tingkat Nasional (Rakompimnas).
Dibuka Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Taufiq Kiemas, acara dihadiri Ketua DPD Irman Gusman, Wakil Ketua MPR Ahmad Farhad Hamid dan Melani Leimena Suharli, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pramono Anung Wibowo, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Muhammad Nuh, Ketua Komite II DPD Bambang Soesilo, dan Wakil Ketua Komite III DPD Darmayanti Lubis, Wakil Ketua Komisi X DPR Heri Akhmadi, Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP DPR) Tjahjo Kumolo beserta anggota fraksi lainnya.
Acara bertema “Membangun PGRI yang Bermartabat” itu juga dihadiri jajaran PB PGRI masa bakti 2008-2013, mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djojonegoro selaku Penasihat PB PGRI, Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Awang Farouk Ishak bersama jajaran Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) Provinsi Kaltim dan Wali Kota Balikpapan Imdad Hamid bersama jajaran Muspida Kota Balikpapan.
Irman menganggap diperlukan cetak biru pembangunan pendidikan nasional agar persoalan pendidikan terselesaikan, yang sekaligus meningkatkan mutu pendidikan dan mewujudkan martabat guru. “Cetak biru itu memuat strategi umum pendidikan nasional, kurikulum, evaluasi, kesejahteraan dan kompetensi guru, serta partisipasi masyarakat,” katanya.
Menurut Irman, pendidikan adalah instrumen strategis mencapai tingkatan kemajuan. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis, Australia, Kanada, dan China mencapai tingkatannya karena didukung sistem pendidikan yang baik. Negara berkembang seperti Korea Selatan bertransformasi dari negara yang berbasis pertanian tradisional menjadi negara maju yang berbasis industri modern tak terlepas dari dukungan sistem pendidikan yang baik.
Selaku penanggung jawab acara, Ketua PB PGRI Pusat Sulistyo menyatakan kebanggaannya atas kehadiran pimpinan MPR, DPR, DPD, dan Mendiknas yang membuktikan keistimewaan Konkernas serta perhatian, dukungan, dan bantuan terhadap peningkatan profesionalisme guru demi kemajuan mutu pendidikan yang melahirkan generasi yang lebih baik. “Sehingga, pendidikan dan guru dari waktu ke waktu ada perkembangan dan perbaikan, termasuk dipenuhinya tambahan tunjangan khusus,” ujar Sulistiyo yang juga sebagai Ketua Komite III DPD.
Awang mengatakan, peningkatan profesionalisme guru dan kemajuan mutu pendidikan sangat menentukan nasib bangsa. “Ibarat dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan,” ujarnya. Karenanya, Kaltim mencanangkan Wajib Belajar (Wajar) 12 Tahun atau anak harus bersekolah hingga usia sekitar 18 tahun dengan menggratiskan biaya pendidikan mulai tingkat SD hingga SMA sederajat di sembilan kabupaten dan empat kota wilayah Kaltim. Disertai penganggaran ratusan miliar rupiah tahun 2009, pembebasan biaya bukan hanya untuk sekolah negeri saja, juga untuk sekolah swasta, sekolah agama, dan sekolah umum.
Pemerintah Provinsi Kaltim antara lain melancarkan program “Cemerlang” (Cerdas Merata dengan Prestasi Gemilang) bernilai Rp 5,88 miliar untuk 5 ribu siswa berprestasi dan kurang mampu, dan Bosda untuk 115 ribu siswa SMA, MA, dan SMK negeri atau swasta bernilai 71,37 miliar, mewajibkan setiap kabupaten/kota di wilayah Kaltim memiliki Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang statusnya ditingkatkan menjadi Sekolah Berstandar Internasional (SBI) tahun 2011.
Lalu, membangun laboratorium dilengkapi peralatan canggih di empat daerah (Samarinda, Balikpapan, Bontang, Penajam Paser Utara) bernilai Rp 2,07 miliar; memberikan 1.000 laptop bernilai Rp 6,5 miliar yang dibagi bulan Desember 2009 untuk meningkatkan mutu pendidik, mengalokasikan Rp 105,89 miliar sebagai tambahan penghasilan 59 ribu guru, termasuk Rp 3,78 untuk 2 ribu yang mengajar di Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), serta penyaluran beasiswa dan dana stimulan bernilai Rp 70 miliar untuk 28.233 pelajar dan mahasiswa.
