DPR menyatakan pemerintah harus lebih serius merealisasikan program untuk menyejahterakan rakyat Papua.

Demikian dikemukakan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi dari Fraksi Partai Golkar dan Muhammad Najib, serta Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq, di Jakarta, kemarin. Dia menyatakan, masyarakat Papua punya hak untuk menyelenggarakan Kongres Papua III, terlepas dari kegiatan itu bermuatan politis.

"Keseriusan itu sebenarnya telah ditunjukkan dengan adanya Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan alokasi anggaran yang besar untuk Papua. Tapi, realisasinya memang perlu dioptimalkan," ujar Fayakhun.

Menurut Mahfudz, yang penting bagaimana Kongres III masyarakat Papua itu tetap ditetapkan bagian dari mengkonsolidasi kondisi sosial politik Papua dan semakin memperkokoh dan memperteguh keberadaan Papua bagian dari NKRI.

"Di sisi lain, ini bagian dari jalan untuk mendorong pemerintah pusat dalam memberikan keseriusan membangun Papua dari aspek kesejahteraannya," ujar Mahfudz Siddiq.

Seperti diketahui, terkait dengan rencana masyarakat Papua menggelar Kongres Papua III, panitia pelaksana dan perwakilan masyarakat Papua akan menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Kongres Papua III direncanakan digelar di Jayapura, Papua, pada 16-19 Oktober 2011.

Terhadap rencana panitia Kongres Papua III yang ingin bertemu Presiden SBY untuk melaporkan kegiatan itu, Mahfudz menyarankan agar Presiden mempertimbangkan secara serius. Sebab, untuk urusan dan surat Muhammad Nazaruddin saja Presiden merespons.

"Sesuai dengan agendanya, Presiden kan bisa melihat, apakah akan diterima langsung atau didelegasikan kepada menterinya terkait isu yang akan dibahas dalam Kongres tersebut," ujarnya.

Terhadap permintaan Panitia Kongres Papua III agar anggota Dewan asal Papua dapat hadir dan mendampingi acara tersebut, dia mengatakan, bisa saja anggota DPR asal Papua mengawal dinamika yang terjadi di Papua itu ada dalam bingkai NKRI dan prosesnya tetap berjalan dalam konstitusional.