Menetapkan Rabu Sebagai Hari Idulfitri Dianggap Sepihak

Sebagian besar masyarakat Yogyakarta mengharapkan adanya reformasi sistem dan mekanisme dalam penetapan hari besar agama. Penetapan hari besar agama sebaiknya diserahkan pada pimpinan umat beragama yang telah mempunyai sistem yang telah dibangun secara melembaga.

Menurut anggota DPR dari F-PAN Totok Daryanto, keputusan Menteri Agama Suryadharma Ali untuk menetapkan hari raya Idul Fitri pada Rabu (31/8) dianggap sebagian masyarakat merupakan kebijakan yang seakan berpihak pada satu golongan.

Padahal, perbedaan pelaksanaan salat Idulfitri seharusnya menjadi warna dari kebangsaan yang mempunyai simbol Bhineka Tunggal Ika. Sementara masalah agama juga sudah dijamin oleh konstitusi.

"Dari aspirasi masyarakat yang saya dengar mereka ingin pemerintah introspeksi diri dan kalau ada perbedaan agar tidak ikut campur, biar mereka (masyarakat) sendiri yang menentukan dan pemerintah itu Tut Wuri Handayani saja. Itu hak masyarakat yang dijamin konstitusi dan harus dilindungi," kata Totok ketika dihubungi Jurnalparlemen.com di Jakarta, Selasa (30/8).

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, dari perbedaan tersebut, pemerintah seharusnya bisa mengakomodir dengan mengambil kebijakan untuk membolehkan. Bukan ikut menetapkan hari 'H' yang dinilai kebijakan itu justru merugikan pemerintah sendiri.

Jelas Totok, saat ini masyarakat sudah semakin terpelajar dan terdidik dalam memahami sebuah masalah. Terutama dalam hal memilih sesuatu dari hal yang teryakini. Apa yang menjadi keputusan masyarakat bukanlah suatu yang tanpa dasar.

"Ya kalau sekarang Menteri Agama menentukan hari Rabu itu sikap yang keliru, yang betul itu ya hari Selasa dan Rabu. Saya yakin kalau itu dilakukan akan bisa menyatukan rakyat dan umat. Nah kalau ditentukan Rabu maka sebagian rakyat akan terpancing karena dianggap itu berpihak. Masyarakat sekarang sudah semakin dewasa tapi pemerintahnya yang belum dewasa," ujar Totok.

"Sebetulnya dari sisi konstitusi pemerintah itu justru rugi jika menetapkan, karena bisa dikatakan melanggar undang-undang," imbuhnya.

Totok salat Idulfitri di Yogyakarta yang menjadi basis Muhammadiyah. Totok juga berharap perbedaan pelaksanaan salat Idulfitri tidak menimbulkan perpecahan namun sebagai rahmat.