Program Pembangunan dan Kebutuhan Masyarakat Kerap tak Sinkron

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pemerintah Provinsi seringkali tidak sinkron antara program yang dijalankan dengan kebutuhan masyarakat. Satu penyebabnya ialah ketiadaan anggota DPRD dalam musrenbang tersebut. Padahal, aspirasi masyarakat justru lebih banyak tertampung di para anggota dewan sebagai wakil rakyat.

Atas dasar itulah, anggota DPRD Prov. Jabar meminta agar dalam musrenbang selanjutnya, Pemprov. Jabar mengundang seluruh anggota DPRD Jabar yang berjumlah 100 orang.

"Seluruh anggota DPRD memiliki agenda rutin untuk turun ke masyarakat, khususnya di daerah pemilihannya masing-masing, untuk menjaring aspirasi melalui kegiatan reses. Namun, hasil reses dan aspirasi masyarakat ini tidak seluruhnya bisa diakomodir pemerintah. Soalnya, setiap musrenbang, kami tidak pernah dilibatkan sehingga tidak bisa memberi masukan rencana pembangunan. Termasuk tidak bisa menyampaikan aspirasi warga," kata anggota Komisi E DPRD Prov. Jabar Didin Supriadin di Gedung DPRD Prov. Jabar, Senin (5/9) siang.

Gara-gara banyak aspirasi masyarakat yang tidak diakomodir itulah, anggota dewan kerapkali sungkan dan segan jika berhadapan kembali dengan masyarakat. "Misalnya begini. Saat reses pertama, masyarakat menyampaikan keinginannya. Kami berupaya merealisasikannya dengan mengajukan melalui APBD. Namun ternyata, aspirasi tersebut tak tersalurkan dan tak terealisasi karena tak tersampaikan di musrenbang," kata Didin.

Padahal, kata Didin, aspirasi langsung dari masyarakat itu adalah aspirasi nyata yang benar-benar dibutuhkan warga. "Sehingga selalu terjadi, program pemerintah tidak menapak. Artinya, program pemerintah bukanlah program-program pembangunan yang dibutuhkan warga," ucapnya.

Hal itulah yang ditemukan anggota DPRD dari fraksi PDIP Selly Gantina, saat mengunjungi daerah pilihannya di wilayah Cirebon. Di sebuah desa yang profesi warganya adalah pedagang dan industri rumahan, malah diberi bantuan untuk pertanian. "Itu kan tidak nyambung. Mubazir. Ini akibat aspirasi dari warga tidak sampai sehingga seperti asal-asalan menjalankan programnya," katanya.

Sementara anggota DPRD Prov. Jabar lainnya, Achmad Riza al-Habsyi, juga merasa tidak enak dengan masyarakat daerah pemilihannya di Depok. "Dalam beberapa kali reses, saya mendapat aspirasi tentang keinginan adanya SMA atau SMK di Kecamatan Beji. Satu kecamatan kan mesti ada satu. Itu sudah bertahun-tahun diusulkan. Tapi itu tadi, karena tidak pernah dilibatkan dalam musrenbang, aspirasi itu tidak tersampaikan," ujarnya.

Riza menuturkan, mungkin musrenbang mengundang DPRD Prov. Jabar. Namun yang diundang kemungkinan para pimpinan dewan dan pimpinan fraksi. "Namun itu kan tidak bisa mewakili ratusan aspirasi masyarakat yang masuk ke dewan. Kalau semuanya diikutsertakan, nanti kan bisa dibuat skala prioritas program-program mana saja yang direalisasikan dan mana yang waiting list. Intinya, harus ada transparansi dan koordinasi sehingga bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat," katanya.